Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah BKPSDM Kabupaten Sukabumi Bersama BKPSDM Jabar Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah
Daerah

BKPSDM Kabupaten Sukabumi Bersama BKPSDM Jabar Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah

01.03.00
Share it:

Palabuhan Ratu,(MediaTOR Online) -BKPSDM Kabupaten Sukabumi dan BPSDM Provinsi Jawa Barat mengadakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah yang di selenggarakan di ruang aula gedung BKPSDM Kabupaten Sukabumi jln Kadupugur, Selakopi, Desa Lembur Sawah, Kecamatan  Cicantayan.

Kegiatan ini demi upaya memperkuat kualitas tata kelola keuangan daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah Angkatan II, kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala BPSDM Jawa Barat, Ika Mardiah,10/02/2026.

Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan daerah, khususnya para bendahara pengeluaran, agar tidak hanya terampil secara administratif, tetapi juga mampu mengelola keuangan secara akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Sekretaris BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Ganjar Anugrah, menegaskan bahwa pelatihan ini menjadi bagian penting dalam membentuk bendahara pengeluaran yang profesional dan bertanggung jawab. Selain itu, kegiatan ini juga mendukung keberlanjutan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memperkuat upaya pencegahan korupsi, serta meningkatkan kesiapan perangkat daerah dalam menghadapi proses pemeriksaan.

Materi yang diberikan mencakup penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi pemanfaatan transformasi digital dalam pengelolaan keuangan, serta penanaman nilai integritas dan etika profesi.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) BKPSDM Kabupaten Sukabumi, Asep Kusmayadi SIP MSi, menyampaikan bahwa pengembangan kapasitas aparatur di bidang keuangan merupakan investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurutnya, aparatur yang kompeten dan berintegritas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Sebanyak 43 ASN Pemerintah Kabupaten Sukabumi mengikuti pelatihan yang berlangsung pada 9–13 Februari 2026.(Nandi)

Tags: Daerah
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)