Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Halal Bihalal PERADI Kota Cirebon, Ketua DPC Tekankan Soliditas dan Profesionalisme Advokat
Hukum

Halal Bihalal PERADI Kota Cirebon, Ketua DPC Tekankan Soliditas dan Profesionalisme Advokat

20.22.00
Share it:

Kota Cirebon,(MediaTOR Online) – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Ketua DPC Kota Cirebon Ugi Hidmat Sugiya, S.H menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1447 H/2026 M. Kegiatan yang berlangsung hangat Sabtu (18/4/2026) Pukul 09 :00 Wib. di Hotel Santika, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.32, Sukapura, Kec. Kejaksaan, Kota Cirebon, Jawa Barat. dihadiri oleh Ketua DPC PERADI Kota Cirebon ,jajaran pengurus, anggota, serta tamu undangan.





Panitia Peradi Kota Cirebon Bambang S.H menyampaikan bahwa halal bihalal ini bukan sekadar tradisi pasca-Ramadan, melainkan momen penting untuk mempererat tali silaturahmi, kebersamaan, dan profesionalisme antar advokat. 

Struktur Kepengurusan DPC PERADI Kota Cirebon susunan Ketua Peradi Kota Cirebon Ugi Hidmat Sugiya, S.H Sekretaris Rusdianto SH.MH, dan Bendahara Ibu Suci. Saya Bambang menjabat sebagai pengurus koordinator pengembangan anggota ujar nya

"Momentum halal bihalal ini adalah saat yang tepat untuk saling memaafkan dan mempererat hubungan antaranggota organisasi. Halal bihalal bukan sekadar formalitas tahunan, tetapi momen penting untuk memperkuat solidaritas dan soliditas kita, agar mampu menjalankan tanggung jawab meningkatkan kualitas advokat Indonesia," ujar Bambang dalam wawancara di sela-sela acara. 

lanjut, Bambang, Rapat Anggota Cabang Peradi Kota Cirebon ini merupakan momen penting untuk evaluasi, konsolidasi, dan peningkatan kualitas organisasi serta anggotanya Terdapat harapan besar agar Peradi Cabang Kota Cirebon dapat terus berkembang menjadi lebih baik, dengan fokus pada profesionalisme anggota, penegakan hukum yang lebih baik, dan pemenuhan kebutuhan infrastruktur seperti sekretariat permanen

Peradi Kota Cirebon juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan etika profesi serta sinergi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah guna memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat. 

Acara ditutup dengan ramah tamah, makan bersama, dan foto bersama sebagai simbol soliditas dan komitmen bersama dalam mengawal tegaknya keadilan di Kota Cirebon.  (Harlan)

Tags: Hukum
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)