Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Pemkot Jakut Audensi Dengan BBPOM
Metropolitan

Pemkot Jakut Audensi Dengan BBPOM

17.44.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Utara, Fredy Setiawan, menerima audiensi dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Jakarta di ruang rapat Wakil Wali Kota, Selasa (9/6). Pertemuan ini membahas rencana penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk pembentukan Loka Pengawas Obat dan Makanan untuk wilayah Jakarta dan Kepulauan Seribu.

Audiensi ini dihadiri oleh Kepala BBPOM Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, Ketua Tim Sertifikasi Rini Asri, serta Kepala Bagian Tata Usaha Reandhy Putera Dharmawan.

Dalam pertemuan tersebut, Fredy Setiawan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menyambut baik rencana pembentukan Loka Pengawas Obat dan Makanan. Menurutnya, Jakarta Utara memiliki peran strategis sebagai pintu gerbang ekonomi, dengan aktivitas pelabuhan, industri, perdagangan, hingga pusat kuliner yang berkembang pesat.

“Kami menyambut positif rencana ini. Jakarta Utara adalah wilayah penting dalam pergerakan ekonomi. Dengan adanya penguatan pengawasan, kita bisa bekerja sama untuk mempercepat pengawasan hingga penindakan demi melindungi masyarakat,” ujar Fredy.

Ia juga menegaskan dukungan pemerintah kota terhadap seluruh pemangku kepentingan, termasuk koordinasi dengan jajaran kelurahan dan kecamatan agar program pengawasan dapat berjalan efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Sementara itu, Kepala BBPOM Jakarta, Sofiyani Chandrawati Anwar, menjelaskan bahwa pembentukan Loka Pengawas Obat dan Makanan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan serta mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan perlindungan terkait keamanan obat dan makanan.

“Tujuan utama kami adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat agar mendapatkan obat dan makanan yang aman. Dengan adanya Loka, pengawasan bisa lebih dekat dan menjangkau seluruh wilayah, termasuk Kepulauan Seribu,” jelas Sofiyani.

Ia menambahkan, saat ini pengawasan masih dilakukan oleh BBPOM Jakarta yang mencakup seluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga diperlukan perluasan layanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Melalui audiensi ini, diharapkan terjalin sinergi antara pemerintah daerah dan BBPOM dalam menjaga keamanan pangan dan obat-obatan, serta meningkatkan kesehatan masyarakat di Jakarta Utara dan sekitarnya.(diq)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)