Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Tokoh Ogan Ilir Apresiasi Polda Sumsel Tangani Pengeroyokan Wanita Hamil
Hukum Dan Kriminal

Tokoh Ogan Ilir Apresiasi Polda Sumsel Tangani Pengeroyokan Wanita Hamil

09.56.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Tokoh Masyarakat Ogan Ilir mengapresiasi Unit I Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan dalam menangani Laporan dugaan pengeroyokan Wanita Hamil 5 Bulan Warga Desa Talang Pangeran Ulu,Kecamatan Pemulutan Barat,Ogan Ilir.

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan,setelah menerima Laporan Dian,Warga Desa Talang Pangeran Ulu,Kecamatan Pemulutan Barat,Ogan Ilir terkait dugaan pengeroyokan Istrinya,Amelia ( 27 Tahun ),Unit I Subdit III PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan bergerak cepat dan sigap melakukan langkah langkah Hukum.

Selasa (2/6/2026),Tim Penyidik Unit I Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumsel,langsung memintai keterangan saksi saksi,baik saksi Pelapor,Korban maupun saksi yang melihat peristiwa pengeroyokan.

Satu hari setelah itu,Tim Penyidik melakukan olah TKP.Kemudian,Jum'at ( 5/6/2026) Tim Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap ketiga Terlapor yang diduga melakukan pengeroyokan.

Tindakan Proporsional,Profesional dan tanggap yang dilakukan Tim Unit I Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan tersebut mendapat apresiasi dari Tokoh Masyarakat Ogan Ilir,Asmawi,HS.

Menurut Asmawi,upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Unit I Subdit III Ditres PPA dan PPO Polda Sumatera Selatan adalah sikap Propesionalisme,dan  Proforsional dalam upaya Penegekan Keadilan.Hal ini sejalan dengan Instruksi Kapori.

"Kami mengapresiasi tindakan Profesional,Proforsional itu," ujar Ketua Partai Demokrat Ogan Komering Ilir Priode 2002-2004 dan Ketua Partai Demokrat Ogan Ilir Priode 2004-2007 serta Aktivis Senior Anti Korupsi  ini.

Seperti Berita yang ditayangkan sejumlah Media, tiga orang warga Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat, Ogan Ilir,  dilaporkan ke Polda Sumsel dengan tuduhan pengroyokan terhadap seorang Wanita Hamil 5 Bulan.

Peristiwa pengroyokan terhadap  Amelia (27 Tahun) yang tengah mengandung lima bulan itu terjadi pada 25 April 2026 yang lalu.

Menurut Advocat Muhammad Ali Ruben,SH,MH,dari Bantuan Hukum Trisula Justisia selaku Kuasa Hukum Dian,Suami korban,saat itu istrinya bernama Amelia tengah menghadiri acara masak memasak menjelang acara hajatan keluarganya dikeroyok oleh tiga orang perempuan yang diantaranya Lastri,Paulina dan Reva

Sebelumnya, Amelia dilaporkan ke Polres Ogan Ilir oleh Las dengan tuduhan penganiayaan.Kasusnya tengah ditangni Satres PPA dan PPO Polres Ogan Ilir.Namun,berdasarkan keterangan saksi saksi,justru Terlapor dikeroyok.

Terkait dengan itulah,Tim Hukum dari Bantuan Hukun Trisula Justisia yang terdiri dari Advocat Muhammad Ali Ruben,SH,Dicky Andrian,SH,MH,Intan Ayu Febrina,SH,Abdul Latif Zikri,SH dan Anjas Dwi ,SH,melapor ke Polda Sumatera Selatan.

Laporan diterima dengan bukti Laporan Nomor : LP/B/769/V/2026/SPKT/ Polda Sumatera Selatan Tanggal 19 Mei 2026,dengan Pasal tentang pengeroyokan.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)