Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional DPP Barikade Gus Dur Minta Pihak Intoleransi Jemaat GPT Medan Diproses Hukum Tegas
Nasional

DPP Barikade Gus Dur Minta Pihak Intoleransi Jemaat GPT Medan Diproses Hukum Tegas

20.32.00
Share it:

Jakarta - Tindakah intolenansi lagi dan lagi terjadi. Pada Minggu 19 Juli 2026, Jemaat Gereja Pantekosta  Tabernakel (GPT) Jl Garu V, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara mendapat intimidasi dan pelarangan melaksanakan ibadah.

Intimidasi dilakukan sejumlah warga yang mempertanyakan izin temoat ibadah, serta melarang jemaat menyelenggarakan ibadah. Bahkan, di antara jemaat tampak anak di bawah umur dan lanjut usia (lansia) dioaksa meningglkan lokasi ibadah 

Maraknya tindakan intoleransi yang terjadi, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Barisan Kader (Sekjen DPP Barikade) Gus Dur, Pasang Haro Rajagukguk SH MH menyebut harus adanya tindakan tegas dan keras terhadap para pelaku.

"Kami mengecam dengan keras tindakan pembubaran ibadah GPT Jalan Garu V, Medan, Minggu kemarin. Tindakan tersebut harus diusut hingga ke dalangnya. Semua yang terlibat harus diproses hukum sesuai hukum yg berlaku,” ujar Advokat senior tersebut, Senin 20 Juli 2026 melalui siaran pers.

Menurutnya, tindakan intoleransi belakangan makin intensif terjadi. Hal ini ditenggarai kurang tegasnya aparat berwenang terutama Polri dalam melakukan proses hukum. Kata Haro, jika ini terus berlanjut akan menjadi preseden buruk bagi Polri.

"Kapolri, Listyo Sigit Prabowo harus turun tangan. Harus ada efek jera agar warga masyarakat tidak terus menerus berbuat sesuatu yang mengancam hak orang lain," tambahnya.

Dia juga meminta koordinasi antar tokoh agama dan tokoh masyarakat serta Pemerintah Daerah (Pemda) semakin diperkuat dengan menjunjung tinggi toleransi beragama.(Djutari)

Tags: Nasional
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)