Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kapolri Resmikan Sekber KBPBI Di Tebet: Bukti Komitmen Polri Untuk Masyarakat
Hukum

Kapolri Resmikan Sekber KBPBI Di Tebet: Bukti Komitmen Polri Untuk Masyarakat

13.26.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo meresmikan Kantor Sekretariat Bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (Sekber KBPBI) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026) siang lalu. 

Menurut Sekjen Komunitas Cinta Polri (KCP) Suta Widhya SH peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan penandatanganan prasasti oleh Kapolri. Disaksikan oleh jajaran Pejabat Utama Mabes Polri serta pimpinan 17 Konfederasi dan 157 Federasi Buruh yang tergabung dalam KBPBI yang mewakili sekitar 90 persen kekuatan gerakan pekerja nasional.

"Sambutan Kapolri mengatakan bahwa kehadiran Sekber KBPBI merupakan wujud nyata sinergitas antara Polri dan elemen buruh dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Ini kemajuan positif, " Jelas Suta. 

Kapolri mengakui bahwa melalui Desk Ketenagakerjaan berkomitmen penuh untuk mengawal dan melindungi hak-hak buruh. Saya akan terus berada di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak buruh,” lanjut Suta. 

 Kapolri memaparkan Desk Ketenagakerjaan Polri dalam kurun waktu satu tahun terakhir. Tercatat telah ditangani 291 sengketa ketenagakerjaan, difasilitasi pengangkatan 4.505 pekerja menjadi pegawai tetap, serta dilakukan mediasi dan penyelesaian ganti rugi bagi pekerja senilai Rp12,7 miliar.

Kapolri menjelaskan  bahwa Polri tidak hanya hadir dalam aspek keamanan, tetapi juga hadir untuk memberikan kepastian dan perlindungan kepada pekerja. Ini merupakan terobosan baru yang sangat diharapkan oleh buruh atau pekerja. 

Kapolri berharap Sekber KBPBI dapat menjadi pusat komunikasi, koordinasi, dan penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan secara bipartit dan tripartit, sehingga setiap persoalan dapat diselesaikan dengan dialog, bukan dengan tindakan anarkis yang merugikan semua pihak.

Sementara itu, perwakilan KBPBI mengapresiasi langkah Polri yang dinilai proaktif dalam merangkul gerakan buruh. Ia mengakui dengan adanya Sekber ini, kami yakin komunikasi dengan Polri dan pemerintah akan lebih terbuka demi kesejahteraan pekerja Indonesia.(**)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)