Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Kasuban Penda Jakarta Utara Tanggapi Video Viral Himbauan Bayar Pajak Saat Peringatan Kemerdekaan RI

Kasuban Penda Jakarta Utara Tanggapi Video Viral Himbauan Bayar Pajak Saat Peringatan Kemerdekaan RI

14.06.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah (Suban Penda) Kota Administrasi Jakarta Utara, Budianto MSi menangapi video viral seorang wajib pajak yang komplain terkait adanya surat himbauan pembayaran pajak kendaraan pada moment peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke 81 tanggal 17 Agustus 2026.

"Surat yang ditandatangani Pak Walikota adalah surat dan data dari BDU (Belum Daftar Ulang-red) Samsat Jakarta Utara yang menghimbau wajib pajak segera melakukan pembayaran," jelas Budianto melalui pernyataan resminya, Rabu 19 Agustus 2026.

Menurutnya, himbauan berisi agar Wajib Pajak yg belum melakukan pembayaran PKB (Pajak Kendaraan Bermotor-red) sekaligus pemberitahuan adanya program penghapuaan Sanksi.

Dia menambahkan, di dalam surat tersebut juga berbunyi bagi WP yang sudah membayar agar himbauan tersebut diabaikan dan yang kendaraannya sudah dijual segera datang ke Samsat Utara untuk memblokirnya.

"Disurat sudah jelas menghimbau WP yg belum membayar PKB sesuai data yg ada di SIM PKB. Begitu alur suratnya dan jika ada yang kurang jelas silahkan datang ke Samsat Jakarta Utara," jelasnya.

Budianto melanjutkan, berdasarkan info dari Samsat Jakarta Utara saat ini sedang dibahas dengan unit terkait dari Kepolisian terkait surat himbauan yang sangat jelas sekali tujuannya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Online Dwipantara (PWOD) Jakarta Utara, Chaerul Hasibuan menyatakan oknum WP yang videonya viral tersebut terlalu berlebihan dalam bernarasi.

Pasalnya, surat yang ditunjukkan oknum warga tersebut adalah surat tertanggal 6 Agustus 2026 namun dinarasikan seolah-olah peringatan Hari Kemerdekaan tercedarai dengan adanya himbauan tersebut.

"Hal ini tidak boleh dibenarkan. Sebagai WP harusnya yang bersangkutan menyadari kelalaiannya dalam membayar pajak hingga mendapatkan surat tersebut. Bukan malah menarasikan hal sebaliknya," jelas Opung sapaan akrab Chairul.

Dia juga berharap masyarakat tidak termakan narasi sesat oknum WP tersebut karena perayaan peringataan Kemerdekaan RI ke 81 terlalu mahal untuk dicederai dengan hal-hal yang tidak jelas.(Djutari).



Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)