Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Diduga Terjadi Penyimpangan Anggaran Program Bantuan Perbaikan Kwalitas Rumah Layak Huni
Daerah

Diduga Terjadi Penyimpangan Anggaran Program Bantuan Perbaikan Kwalitas Rumah Layak Huni

02.41.00
Share it:
Karawang,(MediaTOR Online) – Penyaluran anggaran Program Bantuan Perbaikan Kwalitas Rumah Layak Huni oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang diduga terejadi penyimpangan.  Hal ini terindikasi dengan rendahnya  kwalitas material untuk bahan bangunan bagi warga penerima manfaat. 
    Berdasarkan penelusuran wartawan MediaTOR  di beberapa wilayah di Kabupaten Karawang, diantaranya Desa Teluk Jaya dan Tanjung Bungin, Kecamatan Pakisjaya nampaknya penyimpangan tersebut marak terjadi.
    Padahal program tersebut sangat di nanti-nantikan oleh masyrakat setempat. Faktanya, material bangunan yang disalurkan ke penerima manfaat  tidak sesuai dengan harapan.  Minggu (43 th), salah satu warga Kp. Baru, Dusun 2 RT 14 RW 04, Desa Teluk Jaya. Dia mengaku terkejut saat menerimà bahan material yang dikirim oleh pelaksana kegiatan (PK) berinisial  Yk. Dari kusen, daun  pintu, daun jendela bahannya dari kayu jenjing putih dan kwalitas nya rendah. Bahan matrial yang diterima penerima manpaat berupa; pintu 4 lembar senilai Rp.2000.000, jendela Rp.450.000, daun jendela 2 potong Rp.300.000. Kayu ukuran  6/12 =1/2 kubik Rp.400.000. Besi 8 =26 batang =Rp. 1,650.000. Herbal 10cm= 7 kubik = Rp.5,250.000. Bata Merah 130 biji = Rp.800.000., genteng 1500 buah = Rp.3000.000, semen 6 sak =Rp. 330.000, semen Herbal 5 sak = Rp.3000.000, paku12kg = Rp.180.000., Bambu 7 Batang = Rp. 70.000, wc = Rp.180.000, pintu wc = Rp.250.000, pasir 3 colt = Rp.750.000 dan Upah HOK = Rp.5000.000
    Jumlah Total Rincian Anggaran bahan materal untuk perunit ,Rp. 25,610,000.  Berarti sisanya Rp.12,390.000/unit
     Dalam pelaksanaan program kegiatan Perbaikan Rumah Layak Huni yang bersumber anggaran dari Dinas PRKP Kabupaten Karawang Jawa Barat senilai Rp.38.000.000,/unit. Sementara untuk Desa Teluk jaya terdapat empat unit Rp. 122.606


.000. Untuk SPK Desa Teluk jaya  pelaksanaannya sejak tanggal 02 januari 2019 sedangkan nilai anggaran untuk desa Tanjung Bungin Rp.160.899, 000 jumlahnya  tiga unit SPK 02 Januari 2019 pelaksanaannya pada tanggal 12 mei 2019.
      Total Anggaran untuk dua SPK Rp.283,505,000 yang digarap oleh CV. Raja Wali Sampurna beralamat: Jati Rasa Barat RT 01/RW 01 kel.Karang Pawitan, Kec.Karawang Barat, Kab.Karawang. Pada saat wartawan MediaTOR melakukan konfrmasi pada PK Ykp selaku pihak pelaksana kegiatan tentang kwalitas bahan material yang dikirim ke penerima manfaat karena bahan  kayu yang tidak layak digunakan untuk kusen dan lain ya. “Ya Pak, masalah kayu jenjing putih yang saya kirim itu akan saya tarik kembali dan diganti dengan kayu yang kwalitas nya bagus dan itu juga pihak pengawas dari Dinas PRKP Pak Yusep juga sudah turun ke lokasi,” ujar Ykp kepada MediaTOR.
     Namun pelaksanaan berjalan sudah tiga hari menurut pantauan wartawan MediaTOR tidak terlihat  adanya pengawas yang turun ke lokasi.
   Masyarakat Telukjaya beserta Desa Tanjung Bungin berharap Bupati Karawang dr.hj.Cellica menindak tegas pihak perusahaan atau kontraktor dan DPRKP yang diduga bermain mata dengan oknum kontraktor yang nakal sehingga memangkas anggaran sehingga pekerjaan tidaklah maksimal (Harlan)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)