Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Berdayakan SDM dan Manfaatkan Potensi Desa
Daerah

Berdayakan SDM dan Manfaatkan Potensi Desa

11.18.00
Share it:

Sukabumi,(MediaTOR Online) - Berdayakan SDM dan Manfaatkan Potensi Desa, itu kata Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami. Hal ini diungkapkannya saat
bertindak selaku Inspektur Upacara dalam Pembukaan Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula di Yon Armed 13 Cikembang Kecamatan Cikembar, Senin (9/12/2019).

Upacara tersebut diikuti oleh 240 orang Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang III Tahun 2019.
Bimtek Kades Pemula bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan, kemampuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Desa, mencakup urusan Pemerintahan Desa, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.
Dalam Arahannya Bupati Sukabumi menyampaikan bahwa Calon Kades Terpilih baik yang pernah menjabat ataupun baru pertama Kali haruslah mematuhi dan mengikuti Bimtek tersebut dengan baik agar para Calon Kades terpilih dapat memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa.
"Semuanya harus mengikuti Peraturan yang ada agar nanti setelah terjun di masyarakat bisa memiliki kemampuan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta menghindari perbuatan melawan hukum" ungkapnya.
Selanjutnya Bupati Sukabumi menegaskan bahwa Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan di desanya, melaksanakan program pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat, Untuk itu Bupati berharap Kepala Desa dapat memberdayakan  SDM dan SDA yang ada di Desanya masing-masing.
"Tugas kepala desa cukup berat untuk itu saya berharap bisa memaksimalkan Potensi yang ada di desanya masing-masing" tegasnya.
Disaksikan Danyon Armed 13 Kostrad, Kepala DPMD, Kasat Pol PP, serta tamu undangan lainnya. Bupati Sukabumi melakukan pengalungan dan penyematan tanda peserta bimbingan teknis.(Reporter : IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)