Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah SCI Sesalkan Sikap Bupati Ogan Ilir yang Mewajibkan SKPD Mencetak Ribuan Kalender
Daerah

SCI Sesalkan Sikap Bupati Ogan Ilir yang Mewajibkan SKPD Mencetak Ribuan Kalender

10.26.00
Share it:

Indralaya,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) menyesalkan sikap Bupati Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan yang menginstruksikan setiap SKPD untuk mencetak ribuan kalender yang memajang photonya untuk dibagikan kepada masyarakat Ogan Ilir. Dana Pembuatan kalender dibebankan kepada masing masing SKPD.
     Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi, HS mengungkapkan, beberapa waktu yang lalu Bupati Ogan Ilir, Ilyas Panji Alam menginstruksikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemda Ogan Ilir untuk mencetak ribuan kalender yang memajang photonya di halaman kalender untuk dibagikan kepada masyarakat atau jaringan SKPD. Dana pembuatan kalender dibebankan kepada setiap SKPD. Akibatnya, setiap Kepala SKPD terpaksa memutar otak dengan mengurangi dana operasional SKPD. Malah ada Kepala Dinas mengurangi dana operasional ASN di lingkungannya."Apa yang dilakukan Bupati Ilyas membuat resah Kepala SKPD dan ASN," ujar Asmawi.
    Asmawi menduga, pembuatan ribuan kalender tersebut merupakan ajang kampanye terselubung dimana Ilyas Panji Alam kembali mencalonkan diri pada Pilkada Ogan Ilir September mendatang.
  Menurut Asmawi, apa yg dilakukan Ilyas Panji Alam tak elok dari sisi Demokrasi."Kalo mau sosialisasi program pemda, kenapa tidak menggunakan anggaran melalui APBD. Kalo itu dukungan pencalonan dirinya, kenapa tidak menggunakan duit pribadinya,"ujar Asmawi.
   Menurut Asmawi, saat ini Kepala SKPD dan ASN dilingkungan Pemda Ogan Ilir resah, namun mereka tidak bisa berbuat apa apa, diam seribu bahasa.(rd)
Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)