Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Di Masa AKB, Ditlantas Polda Banten Getol Lakukan KKYD
Hukum

Di Masa AKB, Ditlantas Polda Banten Getol Lakukan KKYD

14.09.00
Share it:


Serang,(MediaTOR Online) -Dalam rangka menjalankan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), personel Ditlantas Polda Banten rutin melaksanakan Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KKYD).

Kegiatan Kepolisian yang Ditingkatkan (KKYD) dalam bentuk patroli dialogis yang dilakukan di KP3B, Simpang Bahagia, Terminal Pakupatan dan Arimbi Bawah.

Kapolda Banten Irjen Pol Drs Fiandar mengatakan Polda Banten rutin melakukan himbauan kepada masyarakat guna mencegah penyebaran virus Corona.

“Saat ini, di tengah pandemi Covid-19, Polda Banten rutin memberikan himbauan kepada masyarakat. Dan saya perintahkan seluruh satker di jajaran Polda Banten untuk terus bekerja dalam memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat,” kata Fiandar.

Sementara itu, Dirlantas Polda Banten Kombes Pol Rudy Purnomo menjelaskan, “Di tengah pandemi Covid-19 ini, personel Ditlantas Polda Banten rutin mensosialisasikan Adaptasi Kebiasaan Baru di tengah masyarakat dan juga mengajak masyarakat untuk mematuhi aturan berlalu lintas,” ujar Rudy Purnomo. Rabu, (26/08/2020).

Dan untuk mencegah penyebaran virus Corona ini, Rudy Purnomo menambahkan bahwa personel Ditlantas Polda Banten juga mengajak masyarakat agar mentaati protokol kesehatan.

“Saya juga menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar selalu menggunakan masker dan membiasakan untuk selalu mencuci tangan atau menggunakan handsanitizer serta memperhatikan jarak atau Physical Distancing,” jelas Rudi Purnomo.

“Selanjutnya tetap mengedepankan protokol kesehatan dan selalu berdoa agar semuanya terhindar dari virus Covid-19,” lanjut Rudi Purnomo.

Ditempat yang terpisah, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengajak masyarakat untuk sama-sama memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Dan saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kita sama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, dan mari ikuti anjuran dari pemerintah,” ajak Edy Sumardi.

“Karena dengan mengikuti anjuran dari pemerintah kita turut andil dalam memutus mata rantai penyebaran virus Corona atau covid-19 ini,” lanjut Edy Sumardi (Wan/Hrs)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)