Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Check BLT BPUM Rp 2,4 Juta Melalui eform.bri.co.id/bpum di Kabupaten Sukabumi
Daerah

Check BLT BPUM Rp 2,4 Juta Melalui eform.bri.co.id/bpum di Kabupaten Sukabumi

19.52.00
Share it:


Sukabumi,(MediaTOR Online) - Bantuan Pemerintah  bagi pelaku Usaha Mikro Kecil,  Bantuan Langsung Tunai (BLT) Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) senilai Rp2,4 juta mulai  disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) melalui Bank Himbara, yakni salah satunya bank BRI  dan Bank BNI 46 untuk wilayah Kabupaten Sukabumi.


Bank BRI menyiapkan cara untuk melakukan pengecekkan data bagi calon penerima BLT BPUM Rp2,4 juta ini.


"Cukup mudah bisa cek daftar penerima BLT BPUM Rp2,4 juta di bank BRI dengan memasukan nomor KTP" Ungkap Eki R. Rizki selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi usai mengikuti rapat Protokol kesehatan pencairan BPUM di Pendopo Sukabumi, Selasa 20/10/2020.

Untuk melakukan pengecekan daftar Penerima  BLT BPUM Rp2,4 juta bisa melalui eform.bri.co.id/bpum.


"Waktu pencairan sampai dengan Bulan Desember 2020 jadi masyarakat bisa bergiliran datang untuk mengurangi kerumunan pada saat pencairan," ungkapnya.


Bagi para pelaku usaha mikro yang belum mendapatkan atau menerima bantuan BLT BPUM Rp2,4 juta segera mendaftarkan diri atau mengajukan melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) Kabupaten/Kota. 


"Untuk Kabupaten Sukabumi pendaftaran masih dibuka sampai dengan  tanggal 13 November 2020 di kantor DPKUKM Kab Sukabumi jalan Cibolang," tambahnya. 


Adapun syarat bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan  BLT BPUM Rp 2,4 Juta ini sebagai berikut;

1. WNI

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR.

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Setelah syarat terpenuhi dan diajukan oleh lembaga pengusul, pelaku UMKM wajib mengisi data berikut ini:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Nama lengkap

3. Alamat tempat tinggal sesuai KTP

4. Bidang usaha

5. Nomor telepon

Setelah  pelaku usaha mikro yang mengajukan BLT BPUM Rp 2,4 Juta dinyatakan lolos maka akan mendapatkan pemberitahuan melalui  SMS dari Bank penyalur (BRI,  BNI)

"Setelah melakukan verifikasi ke bank penyalur baru setelah itu proses pencairan bisa dilakukan" jelasnya.

Pendafataran bisa dilakukan dengan datang langsung ke Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kabupaten/Kota masing-masing.

Selanjutnya Selaku anggota Satuan Tugas Penanganan covid -19 Kabupaten Sukabumi Eki berpesan masyarakat bisa melakukan proses dengan tertib dan menjalankan protokol kesehatan.(IRS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)