Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, Ratusan Siswa SMPN Ikuti Penyuluhan Hukum
Hukum

Dalam Rangka Hari Anti Korupsi Sedunia, Ratusan Siswa SMPN Ikuti Penyuluhan Hukum

16.55.00
Share it:
Bogor,(MediaTOR Online) - Kejaksaan Negeri Kota Bogor, yang diwakili Kasi Intel Cakra Yuhda dan Kasi Pidsus Rade Naengolan beberapa jaksa hadir dengan tema"membangun kesadaran kegiatan hari anti korupsi sedunia, dilakukan sistim daring dengan peserta 150 siswa tersebar di seluruh sekolah SMPN sekota Bogor. Kata. Cakra. 

Dalam acara penyuluhan Hukum, siswa SMP Negeri dan swasta se Kota Bogor , kamis (10/12/2020) mengikuti kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum bekerjasama antara Dinas Pendidikan Kota Bogor dengan Kejaksaan Negeri Kota Bogor dalam rangka memperingati hari anti korupsi sedunia. 

Sosialisasi yang di SMP Negeri 2 ,Kota Bogor itu dilakukan dengan sistem zoom atau dengan sistem wabinar yang diikuti para siswa di rumah masing masing atau di sebuah tempat. 

 Pelaksanaan penyuluhan hukum sebagaimana surat yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor, yang memerintahkan agar setiap sekolah mengikut sertakan para siswanya sebanyak lima belas orang didampingi guru dan wakasek bidang kesiswaan. 

Kepada Mediator Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fachrudin Menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini dalam rangka turut memperingati hari anti. Korupsi sedunia. Selain para kepala sekolah penyuluhan ini juga diikui para siswa yang dudampingi guru BK dan wakasek bidang kesiswaan yang diakses melalui sisten wabinar. Para siswa diharuskan mengikuti acara ini baik dirumah maising masing maupun di sebuah tempat" ujar fahmi.  

"Dalam rangka turut memperingati hari anti korupsi sedunia kita juga perlu memperkenalkan sejak dini kepada para siswa tentang pendidikan sadar hukum. Mereka wajib didampingi guru BK dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan" (Pa. Cik).
Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)