Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional Ketum APMI Harap Calon Kapolri Lebih Tegas Tegakkan Promoter
Nasional

Ketum APMI Harap Calon Kapolri Lebih Tegas Tegakkan Promoter

18.49.00
Share it:
Jakarta,(MediaTOR Online) - Ketua Umum Aliansi Pejuang Muda Indonesia (APMI), Aby Dunggio, berharap calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang dipilih Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), agar lebih tegas menegakkan program Polri Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter). Selain itu, lebih bisa menindak, mencegah, dan mensosialisasikan bahwa Polri dipercaya oleh masyarakat Indonesi
"Saya harap calon tunggal Kapolri, Bapak Listyo Sigit Prabowo, yang ditunjuk atau dipilih Presiden Jokowi untuk bisa lebih tegas dan berani mengungkapkan permasalahan yang ada saat ini atau ke depannya. Serta program Promoter lebih digalakkan, agar kepercayaan masyarakat terbangun kembali terhadap Polri," kata Aby melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis malam (14/01/2021).

Aby yang juga Dewan Pembina Gerakan Pemuda Anti Hoax dan Hatespeech (GPAH), mengatakan bahwa pihaknya mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo, dalam menjalankan pemerintahan yang mementingkan rakyat walau ada yang beranggapan Pemerintah "rezim". Namun karena tidak memahami apa yang dilakukan Presiden untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"APMI siap mendukung kebijakan Presiden Jokowi, mereka yang berkomentar harusnya memahami bahwa Presiden sedang 'menanam' yang hasil 'panen' akan dirasakan oleh anak-cucu kita kedepannya. Masyarakat juga harus membantu dalam proses apapun kebijakan, serta mengikuti apa yang pemerintah laksanakan ini menunjukkan kebhinnekaan," ujarnya.

Menurut Aby, Presiden Joko Widodo sudah tepat memilih dan menujuk Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo menjadi calon tunggal Kapolri karena tidak akan ada kegaduhan di masyarakat terkait penggantian Kapolri dari Jenderal Pol Idham Aziz.

"Saat ini situasi negara sangat baik, jangan sampai ada beberapa pihak yang 'menggoreng' apapun kebijakan Pemerintah, NKRI harus tetap ada dan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi masyarakat harus peka yang ditunjukkan pemerintah adalah Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.
Lea
Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)