Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Sertijab Kasi Intel Kejari Kota Bogor dengan Prokes Ketat
Hukum

Sertijab Kasi Intel Kejari Kota Bogor dengan Prokes Ketat

20.38.00
Share it:


Bogor,(MediaTOR Online) - Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor dilaksanakan di aula Kejari dengan penerapan Prokes yang ketat. Sertijab dihadiri keluarga besar Kejari sekaligus halal bihalal, Rabu 19/5.

Kasi Intelijen Kejari Kota Bogor Cakra Yudha mendapat promosi pindah menjadi Kasi di Pidsus Kejati Jawa Barat. Posisi Kasi Intelijen digantikan oleh Ario Wicaksono yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejari Pandeglang, Banten.

Cakra Yudha mengatakan, semoga Kasi Intel yang baru bisa segera beradaptasi dengan internal dan eksternal. Ada sejumlah program yang perlu dilanjutkan oleh Kasi Intel, diantaranya, Program Jaksa Menyapa, Jaksa Masuk Sekolah, dan Kegiatan Bakorpakem.

“Ya itulah sejumlah program yang harus ditindaklanjuti dan dijalankan oleh Kasi Intelijen yang baru. Semoga bisa segera beradaptasi dengan situasi kondisi Kota Bogor,” ungkap Cakra.

Di tempat yang sama, Kasi Intelijen Kota Bogor yang baru, Ario Wicaksono mengaku akan meneruskan apa yang sudah dikerjakan Kasi Intel sebelumnya.

“Jadi yang sudah baik akan terus ditingkatkan dan yang belum dilaksanakan akan dilanjutkan. Tentunya saya akan lakukan dulu konsolidasi internal, karena saya juga baru di Kota Bogor, tentunya situasi nya sama saja, namun Kota Bogor lebih ramai dibandingkan di Pandeglang,” kata Ario.

Saat ini, lanjut Ario, belum melakukan pemetaan dan pendataan permasalahan di Kota Bogor. Namun, informasi yang saat ini sedang dijalankan, sudah diterima. “Kita lakukan pemetaan dulu sesuai tupoksi,” pungkas Ario yang pernah menjabat Kasi Pidsus Kejari Pandeglang Banten dan Kasi Datun di Kejari Sumatera Utara tersebut. Rizki .

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)