Terkait Reshuffle, Menteri ATR/BPN Harus Berlatarbelakang Sesuai Bidangnya

Jakarta,(MediaTOR Online) - Isu mengenai reshuffle dalam Kabinet Presiden Jokowi dalam beberapa waktu terakhir terus bergulir mengisi berbagai segmen berita di berbagai media. Tentunya masyarakat berharap agar Presiden bijak dalam memilih, menentukan dan menetapkan para pembantunya dalam menjalankan visi misinya ke depan, hingga akhir jabatan di 2024.

Kementerian ATR/BPN juga mendapat sorotan yang cukup ramai dari masyarakat. Lembaga yang menangani masalah pertanahan ini memang sangat rentan dari berbagai sisi dan aspek, terutama masalah mafia pertanahan yang akhir-akhir ini mendapat sorotan di media-media. 

"Kementerian ATR/BPN harus dipimpin oleh seorang yang memang berlatar belakang karir di bidang ini. Sepeti halnya TNI/Polri, jabatan menteri ATR/BPN lebih mengarah kepada hal teknis dibanding aspek politis." Ujar Rully Rahadian Ketua I Dewan Pimpinan Pusat Bidang Eksternal MIO atau Media Independen Online Indonesia, yang ditemui saat acara buka bersama DPW MIO DKI Jakarta di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

"Jadi kurang tepat jika seorang Menteri ATR/BN dijabat seseorang yang dipilih karena aspek politis seperti jatah partai, jasa seorang relawan sebagai tim sukses, salah besar... Seorang menteri ATR/BPN harus seorang yang paham seluk beluk pertanahan dari segi teknis lapangan hingga aspek strategis yang menyangkut eksistensi pertanahan di Indonesia. BI" Imbuh Rully menjelaskan.

Kebijakan yang dibuat oleh seorang menteri ATR/BPN seyogyanya adalah bentuk pemikiran yang terintegrasi dari faktor-faktor yang memenuhi kaidah ilmu mengenai pertanahan seperti hukum, ekonomi, rekayasa kebumian, sosial, budaya dan hal lainnya. Untuk itulah maka seorang menteri ATR/BPN, seperti halnya Kapolri dan Panglima TNI yang harus memahami dasar keilmuan, serta praktek lapangan yang didalaminya sepanjang karir, dari jenjang terendah, hingga jenjang tertinggi.

"Apalagi Kapolri kita sudah mencanangkan target memberantas mafia tanah hingga akhir tahun 2021. Sudah pasti keberadaan Menteri ATR/BPN ini harus menjadi mitra strategis Kapolri, yang tentunya menguasai segala bantuk manipulasi serta rekayasa teknis lapangan dalam mengolah tanah-tanah bukan haknya, bekerja sama dengan perbankan, masyarakat dan pejabat BPN yang berada dalam ring mafia tanah." Papar Rully yang juga pengamat Assymetric Warfare atau Perang Asimetris ini. 

Jika sinergitas antara Menteri ATR/BPN dan Kapolri terbangun, maka target yang dicanangkan oleh Kapolri tersebut akan lebih terarah dan mengerucut kepada solusi permasalahan yang terkait kepada pembenahan sistem pertanahan di tanah air kita.

"Satu hal penting yang perlu dipertimbangkan oleh Presiden, figur yang duduk di Kementerian ATR/BPN sebagai orang nomor satu adalah sosok yang mempunyai integritas, mampu bekerja secara efektif dan efisien, akrab dengan teknologi terkini. Terutama dalam hal melakukan pemetaan hingga sertifikasi secara digital dalam sistem yang terproteksi dengan baik. Dan yang paling penting adalah sosok jujur dan tidak mudah terpengaruh bujuk rayu para mafia tanah," pungkas Rully mengakhiri wawancara ini. (wwn)