Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled DPP IKAPPI Kota Bogor : Evaluasi Kinerja Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor

DPP IKAPPI Kota Bogor : Evaluasi Kinerja Dirut Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor

14.21.00
Share it:

Bogor,(MediaTOR Online) - Satu bulan sudah Pedagang Kaki Lima Pasar Kebon Kembang Kota Bogor "menganggur". Hal ini terjadi karena penggusuran yang dilakukan oleh Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) Kota Bogor dengan melibatkan beberapa oknum aparat dengan cara yang tidak manusiawi dimana dagangan para PKL diporakporandakan dengan cara dilempar, Senin(23/08/2021).

Ketua DPD Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Kota Bogor, Uni Ely Murni menyatakan penggusuran PKL dimasa ekonomi yang sulit akibat penerapan PPKM, sebuah tindakan yang kejam dan jahat. Para PKL hanya ingin mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan hidupnya.

Uni Ely Murni, Ketua DPD IKKAPPI Kota Bogor

Uni menambahkan dampak dari penggusuran, para PKL bertahan hidup dengan mengandalkan dana simpanan dan juga menambah utang dengan cara meminjam.

Untuk itu DPD IKAPPI Kota Bogor menuntut kepedulian dan pertanggung jawaban Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto untuk memberikan hak para PKL selaku warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dan berkemanusiaan sebagaimana dijamin oleh UUD RI tahun 1945.

Untuk itu, perlu dievaluasi kinerja Dirut Perumda PPJ, apakah masih dirasa layak memimpin sebagai Dirut di Perumda PPJ ? dimana perusahaan ini milik daerah Kota Bogor. Uni juga menceritakan para PKL yang berada dibawah binaan UMKM tidak mengalami penggusuran, pungkas Uni. (Dono)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)