Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Pegiat Medsos Ferdinan Segera Diadili
Hukum Dan Kriminal

Pegiat Medsos Ferdinan Segera Diadili

15.40.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Mantan politisi Partai Demokrat dan pegiat media sosial Ferdinand Hutahaean bakal segera diadili di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Hal itu bisa dipastikan setelah tersangka kasus dugaan menyiarkan atau menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat umum serta ujaran kebencian atau permusuhan terkait SARA dan penodaan agama ditahapduakan penyidik ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat.

"Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya telah menerima penyerahan tersangka berikut barang-buktinya dari penyidik Bareskrim Mabes Polri di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/1/2022), saat ini tengah menyusun surat dakwaan guna dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk kemudian disidangkan," kata Kepala Kejari (Kajari) Jakarta Pusat Bima Suprayoga, Rabu (26/1/2022).

Dalam berkas tersebut, Ferdinand  terancam hukuman maksimal sepuluh tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Kasi Intelijen Kejari Jakarta Pusat Bani Ginting atas nama Kajari Jakarta Pusat menambahkan pasal-pasal yang dijeratkan kepada Ferdinan antara lain pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Pasal itulah nantinya yang akan didakwakan JPU dalam surat dakwaan  primer maupun  subsidair,” kata Bani.

Pasal lainnya, katanya, yaitu pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dakwaan kedua. "Di samping pasal 156 huruf a KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga dan pasal 156 KUHP dalam dakwaan ke empat,” ujarnya.

Bani menyebutkan bahwa terhadap tersangka tetap dilakukan penahanan. “Tersangka ditahan di Rutan Bareskrim Mabes Polri terhitung mulai tanggal 24 Januari hingga 12 Februari 2022,” kata Bani.

Setelah berkas Ferdinan dilimpah ke PN Jakarta Pusat, Ketua PN Jakarta Pusat akan menunjuk majelis hakim yang akan menanganinya. Selanjutnya majelis hakim tersebut akan membuat penetapan hari sidang perdana.***

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)