Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Terdakwa Kasus Penipuan Uang Pelunasan Bank BJB Rangkasbitung Divonis Variatif
Hukum Dan Kriminal

Terdakwa Kasus Penipuan Uang Pelunasan Bank BJB Rangkasbitung Divonis Variatif

17.48.00
Share it:

Rangkas Bitung,(MediaTOR Online) - Pengadilan Negeri Rangkas Bitung pada 17 Maret 2022 telah membacakan putusan untuk para terdakwa kasus penipuan pensiunan pelunasan  bank yang gagal disetorkan/gagal pelunasan. Sehingga korban Eni pensiunan Taspen mempunyai tanggungan hutang di dua bank.

Dengan no perkara 19/Pid.B/2022/PN.Rkb. dengan terdakwa I Eka Purnamawati status tahanan, II Asep Samsu status tahanan.

Terkait kasus penipuan uang pelunasan ke bank BJB cabang Rangkasbitung, akhirnya para terdakwa diputuskan dengan hukuman; untuk terdakwa I Eka purnamawati  1 tahun 6 bulan, II Asep Samsu 8 bulan .


Yang semula dari tuntutan JPU Berizki  Farchan Handitama SH menuntut supaya Majelis Hakim PN Rangkas Bitung menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Eka purnamawati 1 tahun 6 bulan, II Asep Samsu 1 tahun.

Dimana para terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penipuan bersama-sama. Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 dgn barang bukti :

- 1 Lembar kwitansi pelunasan bank BJB 

- 1 Lembar surat pernyataan surat pelunasan dari sdri Eka Purnamawati tgl 8 September 2020

- 1 Lembar surat pernyataan Pelunasan Asep Samsu 

- 1 Lembar Surat pernyataan yg di buat oleh Asep Samsu dan Eka pertanggal 8 September 2020

- 1 Lembar Foto copy buku tabungan Bank BJB yg dikeluarkan bank BJB Pandeglang

1 Lembar Fotocopy buku tabungan Bank Mandiri Taspen Atas Nama Eni Rohaeni

- 2 Lembar Buku mutasi rekening tabungan Bank BJB Cab Pandeglang

- 3 Lembar formulir aplikasi permohonan kredit pensiunan  dari bank Mandiri Taspen

- 6 Lembar penegasan proses Pelunasan pada Bank Lain 

- 1 Lembar Fotocopy Surat Tugas Teke over 

- 8 Lembar fotocopy SOP dari bank BJB Pandeglang

- 2 Lembar  FC Pemberhentian

- 2 Lembar kwitansi

- 1 Lembar Bukti Setoran Tunai yg dilegalisir oleh bank BJB Rangkas Bitung dgn No Ref : 077411120004909

- 1 Rangkap Rekening mutasi Rekening Koran yg dikeluarkan oleh Bank BJB 

A/N : Eka Purnamawati dengan No Rek : 0097513546100

Dicap dan di tandatangani oleh bank BJB Rangkas Bitung.

Terlampir dalam berkas perkara

1 lembar keterangan lunas BJB dinyatakan palsu dirampas  untuk dimusnahkan.

Para terdakwa membayar perkara membayar biaya perkara masing-masing Rp. 3000 

Dan merujuk dari tuntutan JPU Berizki Farchan Handitama SH selaku JPU, akhirnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan  dengan hukuman untuk para terdakwa dengan Putusan : 

Terdakwa I Eka Purnamawati 1 tahun 6 bulan penjara Terdakwa II Asep Samsu 8 bulan Penjara.( Elda Meilinda) Rangkasbitung 17 Maret 20222.






Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)