Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sukamerindu Akan Dilaporkan ke Kejati Sumsel
Hukum Dan Kriminal

Dugaan Penyimpangan Dana Desa Sukamerindu Akan Dilaporkan ke Kejati Sumsel

15.15.00
Share it:


Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( SCI ) akan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Sukamerindu Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim, Sumatera Selatan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang diduga merugikan negara ratusan juta rupiah.

   Koordinator Nasional Society Corruption Investigagion (SCI) Asmawi HS kepada Wartawan mengungkapkan, pihaknya telah menerima laporan Masyarakat dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Sukamerindu, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim, Sumatera Selatan Tahun anggaran 2020 dan 2021 yang merugikan Negara ratusan juta rupiah.

    Menurut Asmawi, Tahun 2020 Desa Sukamerindu mendapatkan kucuran Dana Desa sebesar Rp.1.238.584.000, yang diperuntukkan dengan berbagai program diantaranya, Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan mendesak dengan akumulasi dari Pencairan Tahap awal hingga Tahap tiga sebesar Rp.828.000.000. Namun berdasarkan Investigasi Tim SCI, diduga dana tersebut banyak penyimpangan. Begitu juga dengan Program Perlengkapan Kesehatan Tanggap Darurat Bencana sebesar Rp.150 juta diduga terjadi penyimpangan. Selain itu, program sistim pembuangan air limbah sebesar Rp.152.446.500, diduga fisik pekerjaannya tidak sesuai dengan dana yang ada, dikerjakan asal jadi.

    Untuk Tahun Anggaran 2021, Desa Sukamerindu menerima Dana Desa sebesar Rp.1.194.819.000, dengan beberapa program yang diantaranya, Program Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak dengan akumulasi dana dari Pencairan Tahap Pertama hingga Tahap ketiga sebesar Rp.782 juta. Namun, diduga banyak penyimpangan. Begitu juga program sistim pembuangan air limbah sebesar Rp.334.402.800, diduga fisik pekerjaannya tidak sesuai dengan dana yang ada, dikerjakan asal jadi. Menurut Asmawi, pembuatan Profil Desa sebesar Rp.31.167.200 dan Penyelenggaraan pos keamanan desa sebesar Rp.41.554.000 patut dipeetanyakan. Saat itu Desa Sukamerindu dijabat oleh Pjs Kades, Hasirun.

     Terkait itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Sukamerindu ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.(**)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)