Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Kejari Jakut Kerja Sama Dengan PLN UID Jakarta Raya Hadapi Masalah Hukum DATUN
Hukum

Kejari Jakut Kerja Sama Dengan PLN UID Jakarta Raya Hadapi Masalah Hukum DATUN

11.33.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) - Menjalankan bisnis, PLN adakalanya menghadapi masalah hukum baik perdata maupun tata usaha negara (DATUN). Karena itu, dinilai perlu bersinergi dengan aparat penegak hukum,  khususnya Kejaksaan Negeri  (Kejari) Jakarta Utara guna optimalnya penanganan dan penyelesaian permasalahan hukum khususnya di bidang DATUN.

Hal itu mengemuka saat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (MoU) dengan Senior Manajer Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Kemas Abdul Gafur mengenai Bantuan Penanganan Permasalahan di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara.

Kajari Jakarta Utara Atang Pujiyanto SH MH saat tandatangan MoU dengan PLN UID Jakarta Raya


"Kerja sama ini tidak hanya sebatas pada MoU saja melainkan dapat ditindaklanjuti dengan Surat Kuasa Khusus (SKK) dan bantuan hukum lainnya kepada Jaksa Pengacara Negara (JPN)," kata Atang Pujiyanto dalam keterangan tertulisnya yang disampaikan melalui Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, M Sofyan Iskandar Alam SH, Selasa (27/9/2022).

Atang Pujiyanto juga mengatakan, MoU dijalin untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan hukum khususnya bidang DATUN di seluruh wilayah UP3 PLN UID Jakarta Raya.

Dia menyebutkan, PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas menjalankan kegiatan usaha dalam bidang penyediaan Ketenagalistrikan di Indonesia. 

Penandatanganan MoU turut dihadiri Kasi Datun Kejari Jakarta Utara Dody Witjaksono SH MH, Manajer UP3 Tanjung Priok Yauri, Manajer UP3 Bandengan Roxy Swagerino, Manajer UP3 Marunda Revany Yudistira, Tim JPN Kejari Jakarta Utara dan jajaran PLN UID Jakarta Raya. (Wil)***

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)