Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Unlabelled Drg.Hj.Putih Sari Gelar Sosialisasi Jamsos Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR RI

Drg.Hj.Putih Sari Gelar Sosialisasi Jamsos Bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Komisi IX DPR RI

15.03.00
Share it:


Cikarang,(MediaTOR Online) - Berlokasi di Lapangan Futsal Arturrohman  jl.Raya Warung Bingung, Kp.Pulo Tiga, Desa Banjar Sari, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi baru-baru ini diadakan kegiatan sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan. Program kali ini dihadiri oleh  anggota DPR RI dari Komisi IX Drg Hj. Putih Sari MM melalui telepon jarak jauh dan  yang diwakili oleh Dedi Supratman staf Tenaga Ahli, para Tenaga kesehatan dari pusat, Provinsi dan Kabupaten serta Kepala Desa Banjar Sari yang diwakili oleh Romli, Indra Gunawan selaku  Kepala BPJS Ketenagakerjaan  serta tokoh masyarakat, tokoh  pemuda dan terlihat animo masyarakat begitu antusiasnya yang di selenggarakan oleh Yayasan Teratai Putih lestari yang diketuai oleh H.Daris Salam dan bekerjasama sama Direktorat Jenderal pelayanan kesehatan dengan mitra kerja Komisi IX DPR RI.

Untuk sosialisasi kali ini membahas Tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan, untuk bisa memahami Program BPJS Ketenagakerjaan ini yang menanggung selama 3 Bulan sebesar RP 16.500,./bulan oleh Hj.Putih Sari,MM. Untuk bulan ke 4 sudah bisa dibayarkan sendiri di beberapa bank yang sudah bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk selanjutnya bisa dipergunakan  dengan baik dan benar untuk   digunakan dalam kondisi gawat darurat,dan perlu diingat BPJS sudah banyak bekerjasama dengan berbagai rumah sakit-rumah sakit yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan beberapa Puskesmas. Beberapa hal yang disampaikan Hj. Putih Sari untuk selalu memahami  dengan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mendapatkan penghasilan selama pekerja mengalami kecelakaan. Dan pesan Beliau agar selalu menjaga kesehatan dari diri kita sendiri.

Untuk BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri mempunyai program dan manfaatnya berupa Jaminan kecelakaan Kerja yaitu persiapan diri dari semua resiko kecelakaan kerja yang akan mengintai para pekerja. Apabila pekerja tidak bisa bekerja akan mendapatkan Santunan sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB) yaitu 6 Bulan pertama sebesar 100% dari upah, 6 Bulan Kedua sebesar 75%dari upah dan 6 Bulan ketiga dan seterusnya sebesar 50% dari upah.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Indra Gunawan Kepala  BPJS Ketenagakerjaan, mengatakan, bahwa  Ender's corping atau diagnosa bisa dicover oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan yang berada di kantor pusat. Dan apabila masyarakat/pengguna Kartu BPJS mengalami kendala ataupun kesulitan dalam mengunakan Kartu BPJS tersebut segera menghubungi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal Kartu BPJS ketenagakerjaan atau Anjungan penanganan Peserta. Mengenai penggunaan kelas-kelas dalam hal Perawatan di Rumah sakit sudah tertera didalam keterangannya.

Untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan ada beberapa jaminan antara lain yaitu 

1. JHT(Jaminan Hari Tua)

2. JKK(Jaminan Kecelakaan Kerja)

3. JKM(Jaminan Kematian)

4. JP(Jaminan Pensiun)

5. JKP(Jaminan Kehilangan Pekerjaan).

"Untuk Biaya Penggantian Dari BPJS Ketenagakerjaan tidak terbatas Jumlahnya atau bisa dibilang Unlimited" Tutupnya.(Yusminah)

Share it:

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)