Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki: "Pelangi Itu Indah"
Bodetabek

Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki: "Pelangi Itu Indah"

21.36.00
Share it:

Dari kiri: Ketua RW 011 H M Safriyanto, Lurah Harapan Mohamad Soleh ST, Kapolres Metro Kota Bekasi Kombes Pol Hengki, Camat Bekasi Utara Sumpono Brahma SSTp MSi, Kapolsek Kompol Arwan A. SH MM, Danramil/diwakili Yazid


Kota Bekasi,(MediaTOR Online) - Perumpamaan 'Pelangi Itu Indah",  disampaikan Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki SIK MH dalam acara Jum'at Curhat di di GOR RW O11 SBS, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Kota Bekasi.

Lebih lanjut, dia mengatakan Indonesia  terdiri banyak pulau suku-suku, agama dan beragam kebudayaan serta kaya akan sumber daya alam. Ini diumpamakan seperti pelangi itu indah karena berwarna warni.

Ditambah Indonesia mempunyai empat pilar untuk menjaga persatuan. Menurut Kombes Pol Hengki: "1 Pancasila, 2 UUD 1945, 3 Bhineka Tunggal Ika, .4. NKRI harga mati

Ibu ibu Posbindu RW011

Ketua2 RW beserta Kapolres Kapolsek, Camat, Lurah
Ketua Forum RW Senan W dalam acara tanya jawab

Ibu Posbindu RW 011 beserta Lurah, Ketua RW O11, Kapolres, Camat,
Kapolsek Bekasi Utara

Jum,at Curhat ini, merupakan acara untuk menyampaikan permasalahan yang timbul di masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah untuk didengar dan dicatat dan di cari solusinya. Apa pun masalahnya.

Lebih lanjut Kombes Hengki mengatakan, "Untuk mengatasi keamanan lingkungan, Polres Kota Bekasi telah menyiapkan 1.019 anggota polisi untuk seluruh RW sekota Bekasi.

Kemarin (26/1) telah saya tanda tangani surat keputusannya. Masing-masing RW, 1 orang polisi dari Polres Kota Bekasi, No. WA Pengaduan. Kita akan merespon cepat apapun informasi dan akan ditindak lanjut," tandasnya.

Hadir dalam Jum'at Curhat tersebut Kapolsek Bekasi Utara Kompol Arwan, Camat Bekasi Utara Sumpono Brahma, Lurah Harapan Jaya Mohamad Soleh, Ketua RW 011 M. Safriyanto, Ketua Forum RW Senan W, dan beberapa Ketua RW di lingkungan Harapan Jaya, Babinsa, Bimaspol, ibu ibu warga RW 011, santri-santri Yayasan Attaubah, tokoh masyarakat, ulama dll.

Dalam kesempatan yang sama Camat Bekasi Utara Sumpono Brama menyampaikan, Jum,at Curhat dilakukan secara bergilir dan berkesinambungan di lingkungan Bekasi Utara. "Apapun masalah yang timbul kita akan mencari solusi yang terbaik," imbuhnya.

Pada akhir acara tersebut Kapolres Kota Bekasi Kombes Pol Hengki SIK MH berpesan kepada Ketua Ketua RW supaya Siskamling diaktifkan kembali.(lufti)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)