Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SDN Mangunjaya 6 Tambun Selatan Butuh Perhatian Pemkab Bekasi
Pendidikan

SDN Mangunjaya 6 Tambun Selatan Butuh Perhatian Pemkab Bekasi

08.26.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Saat ini sangat  banyak bangunan rusak sekolah di Kabupaten  Bekasi yang butuh perhatian pemerintah. Tentu kita berharap jangan sampai ambruk dulu, baru ada perbaikan, terutama bangunan SDN, SMPN yang memang jadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten. Sebab banyak sekolah yang tidak mampu merawat sekolahnya akibat minimnya alokasi anggaran dari Dana Bos Pusat untuk perawatan rutin tahunan dari anggaran BOS itu. Sangat  besar harapan semua pihak terutama warga sekolah bantuan Bupati untuk itu yang bersumber dari APBD.

SDN Mangunjaya 6 Tambun Selatan


Salah satu sekolah yang sangat butuh perhatian Pemkab Bekasi adalah SDN Mangunjaya 06 Tambun Selatan Kabupaten Bekasi. 

Sekolah yang dipimpin Rohaeli ini secara menyeluruh sudah banyak bangunan yang harus direhab, termasuk kantor kepala sekolah yang kumuh itu dan adanya bangunan atap penghubung antar bangunan yang sudah melengkung. Dikhawatirkan  bila ambruk bisa menimpa anak didik saat KBM  berlangsung. SDN yang berada di Perumahan Graha Prima Lama ini kondisi menyeluruh  betul betul butuh rehab ringan dan rehab   berat mengingat sekolah ini telah lama tidak dapat bantuan.



Warga setempat dan khususnya warga sekolah yang anaknya menimba ilmu di situ sangat berharap ada perhatian Pemkab dengan segera, terlebih bulan Juli mendatang sudah tahun ajaran baru. Bagian yang sudah melengkung itu cepat atau lambat dihawatirkan ambruk dan bisa mengenai siswa yang lalu lalang di situ. 

Semoga ini jadi perhatian bapak Bupati demi perbaikan mutu sarana sekolah itu. (A. Purba)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)