Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Akan Laporkan Oknum Inspektur Ogan Ilir ke Polda Sumsel
Hukum

SCI Akan Laporkan Oknum Inspektur Ogan Ilir ke Polda Sumsel

10.51.00
Share it:


Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) meragukan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Ogan Ilir yang disampaikan ke Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir, Sumatera Selatan, terkait dugaan penyimpangan Dana Desa di beberapa Desa di Kabupaten Ogan Ilir.

     Berbicara kepada Wartawan, Selasa (11/7 ) Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengatakan, banyak laporan Lembaga Anti Korupsi dugaan penyimpangan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir ke Polres Ogan Ilir. Sebagai tindak lanjut laporan itu, setelah melakukan verifikasi terhadap pelapor, Unit Pidkor kemudian meminta kepada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir untuk melakukan audit.

     Atas permintaan itu, kemudian Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir melakukan audit, baik melakukan pemeriksaan ke lapangan maupun pemeriksaan adminstrasi, SPJ dan lain lain.

     Sebagian besar, kata Asmawi, banyak temuan dugaan penyimpangan Dana Desa. Namun, diduga temuan itu dirubah saat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan ke Penyidik Pidkor Polres Ogan Ilir.

     Menurut sumber resmi yang diterima SCI, ada beberapa desa Laporan Hasil Pemeriksaan yang disampaikan ke Unit Pidkor Polres Ogan Ilir  sangat kecil. Desa Harapan misalnya, temuannya hanya 7 juta rupiah. Ada desa lain temuannya hanya 20 juta." Apa iya temuannya seperti itu," ujarnya.

      Ironisnya, lanjut Asmawi, ada beberapa desa temuan awalnya ratusan juta, e..saat LHP disampaikan ke Penyidik sangat kecil sekali. Bahkan, ada satu Desa temuannya ratusan juta, saat disampaikan LHP nya ke Polres, nihil alias tidak ada temuan." Kami punya bukti," ujarnya.

     Untuk itu, Asmawi berharap, Penyidik Unit Pidkor Polres Ogan Ilir melakukan pemeriksaan ulang dengan menggandeng ahli konstruksi atau pihak lain.

    Society Corruption Investigation (SCI) dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan permainan oknum Aparatur dengan oknum Kepala Desa  ke Polda Sumatera Selatan.(rd*)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)