Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Air Itam Timur, Pali
Hukum

SCI Akan Laporkan Dugaan Penyimpangan Dana Desa, Desa Air Itam Timur, Pali

20.48.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) akan melaporkan dugaan penyimpangan Dana Desa, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Senin mendatang.

    Koordinator Nasional Society Corruption  Investigation (SCI) Asmawi, HS kepada Wartawan di Palembang, Kamis mengungkapkan, Tahun 2019, Desa Air Itam Timur, Kecamatan Penukal, Pali, Sumatera Selatan menerima Dana Desa sebesar Rp.1.303.314.000, untuk dipergunakan berbagai program. Namun, berdasarkan keterangan dan data yang diperoleh SCI, banyak penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa tersebut. Kemudian, Tahun 2020, Desa Air Itam Timur mendapat pagu Anggaran Dana Desa sebesar Rp.1.156.947.000, yang akan dipergunakan berbagai kegiatan. Namun, tidak semua program berjalan sebagaimana mestinya. Diduga, sebagian Dana Desa itu digunakan untuk bisnis minyak ilegal. Begitu juga Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dan 2022, diduga banyak penyimpangan.

     "Kami memiliki data data valid," ujar Asmawi. Menurut Asmawi, Dana Desa tersebut diduga digunakan oleh oknum Kepala Desa Air Itam Timur,untuk membeli aset berupa kebun, kendaraan mewah dan puluhan truk." Diduga ini tindak Pidana Pencucian uang," ujar Asmawi.

    Terkait dengan itu, Senin mendatang, SCI akan menyampaikan Laporan Pengaduan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan pengusutan.(rd)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)