Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Presiden LSM LIRA Lapor ke Bareskrim Polri Kasus Dana Hibah BUMN yang Diduga Dikorup Oknum PWI Pusat
Hukum

Presiden LSM LIRA Lapor ke Bareskrim Polri Kasus Dana Hibah BUMN yang Diduga Dikorup Oknum PWI Pusat

09.57.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Drs. HM.Jusuf Rizal,SH,M.Si dan Wartawan Edison ke Bareskrim Mabes Polri melaporkan kasus dana hibah Kementerian BUMN untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang diduga dikorup oknum PWI Pusat senilai Rp.2,9 Milyar dari Rp.6 Milyar.

Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak yang juga Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) bersama Edison diterima Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa didampingi staf Pengaduan Masyarakat, Jumat, 19 April 2024 di Mabes Polri.

Presiden LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Drsn HM Jusuf Rizal SH MSi 

Ketua Umum LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Nusantara Jaya (GIAK NJ) Hasudungan Siagian SH 


Dalam penerimaan laporan pengaduan tersebut Bareskrim Mabes Polri menurut Arief  Adiharsa akan mempelajari dalam waktu dekat tentang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum PWI Pusat. Apakah terkait tindak pidana korupsi atau masuk dalam kategori penggelapan dalam kasus dana hibah Kementerian BUMN Tersebut.

“Secara hukum bisa dipastikan ada dugaan pelanggaran hukum dalam konteks penggelapan. Namun karena ada unsur dana Cash Back ke Kementerian BUMN, maka Bareskrim akan panggil pihak-pihak terkait yang kami laporkan untuk mempelajari unsur korupsinya,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi itu.

Jusuf Rizal juga menambahkan jika ada laporan masyarakat terkait masalah dugaan korupsi dana hibah Kementerian BUMN yang diduga diselewengkan oknum PWI Pusat, dapat membuat pengaduan ke Bareskrim, baik secara pribadi maupun institusi. Laporan tersebut akan jadi satu dalam Pengumpulan barang bukti.

Dalam pelaporan dugaan penyalahgunaan wewenang dan penggelapan dana hibah Kementerian BUMN tersebut, menurut Jusuf Rizal secara resmi, ia melaporkan atas nama LSM LIRA sekaligus sebagai Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI). Wilson melaporkan secara pribadi selaku anggota PWI yang merasa dirugikan.

Bareskrim Mabes Polri, tambah Jusuf Rizal merespon positif laporan yang disampaikan, selain masalah ini sudah viral di media dan juga memperoleh atensi dari Kabareskrim Mabes Polri. Ia berharap kasus ini ditangani dengan cepat karena peristiwa korupsi ini telah mencederai citra wartawan dan institusi PWI selaku organisasi wartawan tertua di Indonesia.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Gerakan Indonesia Anti Korupsi Nusantara Jaya (GIAK NJ) Hasudungan Siagian SH mengaku sangat prihatin atas kasus tersebut. "Organisasi perkumpulan wartawan tertua, oknum-oknum pejabat terasnya malah diduga melakukan tindak pidana korupsi. Kemana idealisme mereka?"  Hasudungan juga mendukung temuan dan laporan Presiden Lsm-Lira Drs.HM. Jusuf Rizal,SH,M.Si  ke Bareskrim Polri. Bahkan dia siap berkolaborasi dengan Lsm-Lira dalam gerakan Pemberantasan Korupsi yang dari waktu-kewaktu tak kunjung surut.

Bila perlu setiap masyarakat dapat menyampaikan atas temuannya dugaan terjadinya Korupsi dan atau Penyalahgunaan wewenang/jabatan di setiap Instansi Pemerintah Daerah/Pusat. Laporan tersebut dapat disampaikan ke LSM-LIRA dan atau LSM-GIAK. NJ. (MI)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)