Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Kadisdik Dan Inspektorat Agar Memanggil Kepsek SDN Simpangan 01 Terkait Dugaan Pungutan Liar
Pendidikan

Kadisdik Dan Inspektorat Agar Memanggil Kepsek SDN Simpangan 01 Terkait Dugaan Pungutan Liar

20.37.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Pada tahun ajaran baru saat ini ( 2024-2025) banyak sekolah mulai merancang  penjualan seragam, buku LKS,  buku tema dan pungutan lainnya yang berbau bisnis tentu yang ada muatan keuntungan baik pribadi atau berkedok koperasi sekolah yang merugikan anak didik tentunya. Pihak Disdik tampaknya dari tahun ke tahun hanya memberi teguran manis, sehingga bisnis tersebut selalu saja dilakoni pihak sekolah tanpa malu dan takut.

Ketua Umum LSM Lapan Tipikor

Menyikapi hal ini, maka LSM Lapan Tipikor yang dipimpin Mangadar Siahaan akan kembali tahun ini berkordinasi dengan Disdik dan Inspektorat Kabupaten Bekasi terkait mulai marak ragam pungli atau pungutan tanpa dasar hukum di lingkungan sekolah. Tahap awal  di Cikarang Utara saya akan lapor Kepala Sekolah SDN Simpangan 01, Cikarang Utara. Sebab  di sekolah ini hasil kajian di kantor kami ada dugaan Pungli di sekolah yang dipimpin Manap Hanapi itu, kata Mangadar dengan tegas saat sembari menunjukkan surat laporan yang sedang disusun.
        Ruang komputer  lahan pungli

Mangadar mengatakan dugaan Pungli pertama terkait iuran komputer 25 ribu rupiah per siswa per bulan mulai dari kls 1. Program komputer sempat terhenti gegara wabah covid 19, namun tahun 2023 oleh kepala sekolah sebelumnya saat Eber memimpin  progam komputer jalan lagi. 
Masalah kedua terkait baju seragam tahun lalu 650 ribu, pada tahun ini saat dipimpim Manap menjadi 735 ribu utk 3  jenis. Buku LKS dan buku tema masih kami dalami keberadaannya, tambah Mangadar yang juga tengah mendalami realisasi dana Bos Pusat dan Bos daerah tahun 2022,2023 di SDN Simpangan 01 tersebut.******(Purba/ms)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)