Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Menelisik Bangku Bobrok Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Bag.2)
Pendidikan

Menelisik Bangku Bobrok Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Bag.2)

06.42.00
Share it:

PPDB 2024, Makna Tut Wuri Handayani Disalahartikan

Bekasi,(MediaTOR Online) - Tut Wuri Handayani adalah salah satu semboyan yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Semboyan ini kini menjadi semboyan pendidikan di Indonesia dan tercantum dalam logo Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud).

Lantas apa makna dan arti Tut Wuri Handayani itu? Seperti apa sejarah semboyan Tut Wuri Handayani yang kini menjadi logo dan semboyan pendidikan nasional? Simak penjelasan lengkapnya berikut ini:

Ing Ngarsa Sung Tuladha

Ing Madya Mangun Karsa

Tut Wuri Handayani

Melansir situs Kemdikbud, Ing Ngarsa Sung Tulada artinya "di depan memberi teladan", Ing Madya Mangun Karsa artinya "di tengah memberi ilham (inspirasi)", dan arti Tut Wuri Handayani adalah "di belakang memberi dorongan". Makna semboyan Tut Wuri Handayani artinya mengikuti dari belakang dengan mempengaruhi.

Ipong, Ketua Bidang  Pendidikan dan Kesehatan LSM BPPK RI dan Ketua Aliansi Pelajar Jakarta dan Jawa (ALPJ) 1998 sayap kiri Forum Bersama (Forbes), menyatakan kepada Tim Siasat  Kota, panitia PPDB Kota Bekasi sudah merubah makna semboyan  Ki Hajar Dewantara dari tut wuri handayani  menjadi tut wuri ada amplop?, ini tercermin dari adanya penerimaan siswa/i PPDB secara paper tiger.

Apa yang sudah diperjuangkan bapak pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara telah cidera akibat prilaku Panitia PPDB Kota Bekasi, bukan rahasia lagi ada amplop ada bangku.

Dengan ada Perwal  08 tahun 2024 selesai sudah bersih-bersih. Ujar ipong.

Bersambung......

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)