Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Penggunaan Dana Desa Lubuk Saung Diduga Terjadi Penyimpangan
Hukum Dan Kriminal

Penggunaan Dana Desa Lubuk Saung Diduga Terjadi Penyimpangan

11.02.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - 

Penggunaan Dana desa Lubuk Saung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin,Sumatera Selatan diduga terjadi penyimpangan.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, Tahunnya Anggaran 2022, Desa Lubuk Saung menerima Dana Desa sebesar Rp.799.300.000,yang diperuntukkan beberapa program yang diantaranya,penggunaan dana tahap pertama berupa penimbunan tanah TPA sebesar Rp.30.450.000. namun, keterangan yang diperoleh,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.


Pembuatan Posko Keamanan sebesar Rp.40.124.000,diduga terjadi penyimpangan.Bantuan perikanan ( bibit/pakan dll ) sebesar Rp.25 juta,diduga terjadi penyimpangan.Diduga program tersebut untuk kepentingan oknum Kades.Bantuan produksi peternakan sebesar Rp.30.150.000,diduga terjadi penyimpangan.

Penggunaan tahap dua berupa pemberian insentif kader Posyandu sebesar Rp.17.800.000,diduga tidak semuanya diserahkan.Penimbunan tanah TPA sebesar Rp.30.450.000,diduga terjadi penyimpangan.

Pembuatan Posko Keamanan sebesar Rp.46.124.000,diduga terjadi penyimpangan.Bantuan perikanan ( bibit/pakan dll ) sebesar Rp.25 juta,diduga terjadi penyimpangan.Diduga kegiatan tersebut untuk kepentingan oknum Kepala Desa.

Bantuan peningkatan produksi peternakan sebesar Rp.30.150.000,diduga terjadi penyimpangan.Bantuan peningkatan produksi pertanian sebesar Rp.50.150.000,diduga terjadi penyimpangan.

Penggunaan dana tahap tiga berupa pemberian insentif kader posyandu sebesar Rp.20.800.000,diduga tidak semuanya diserahkan.Pembangunan tembok penahan tanah Puskesdes sebesar Rp.22.150.000,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Penimbunan tanah TPA sebesar Rp.30.450.000,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.Pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp.21.740.000,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pembuatan Posko Keamanan sebesar Rp.40.124.000,diduga terjadi penyimpangan.Bantuan perikanan ( bibit/pakan dll ) sebesar Rp.25 juta,diduga terjadi penyimpangan.Diduga kegiatan tersebut untuk kepentingan oknum Kepala Desa.

Bantuan peningkatan produksi peternakan sebesar Rp.30.150.000,diduga terjadi penyimpangan.Bantuan produksi pertanian sebesar Rp.50.150.000,diduga terjadi penyimpangan.

Untuk Tahun Anggaran 2023,Desa Lubuk Saung menerima Dana Desa sebesar Rp.738.279.000,yang dipergunakan beberapa program yang diantaranta,penggunaan dana tahap pertama berupa pengerukan sungai Rt.01 sebesar Rp.50 juta,diduga terjadi penyimpangan.

Pembangunan tembok penahan tanah sebesar Rp.77.243.900,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.Penggunaan dana tahap dua berupa pengerukan sungai Rt.01 sebesar Rp.50 juta,diduga dikerjakan asal jadi.

Pembangunan tembok penahan tanah sebesar Rp.77.243.900,diduga terjadi penyimpangan.Pembnagunan jalan usaha tani Rt.09 dusun 3 sebesar Rp.100 juta,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Penggunaan dana tahap tiga berupa pengerukan sungai Rt.01 sebesar Rp.50 juta,diduga terjadi penyimpangan.Pembangunan tembok penahan tanah sebesar Rp.77.243.900,diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pembangunan jalan usaha tani Rt.09 dusun 3 sebesar Rp.100 juta, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Pembangunan jembatan jalan usaha tani sebesar Rp.69.947.600, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Untuk Tahun Anggaran 2024,Desa Lubuk Saung menerima Dana Desa sebesar Rp.755.860.000,  yang dipergunakan beberapa program yang diantaranya, penggunaan dana tahap pertama berupa rehab gedung Posyandu sebesar Rp.24 juta, dduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pemberian makanan tambahan bagi Balita sebesar Rp.15 juta, diduga tidak semua dana dibelanjakan. Diduga menggunakan nota pembelian yang direkayasa. Rehab gedung Bumdes sebesar Rp.20 juta, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.

Pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp.16.400.000, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB. Pembuatan siring Rt.05 dusun 2 sebesar Rp.50 juta, diduga dikerjakan tidak sesuai RAB.Bibit tanaman sebesar Rp.23.554.000, dipertanyakan.

Sementara itu, Kepala Desa Lubuk Saung tidak bisa dihubungi.(Asmawi,HS )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)