Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Daerah Polyndes Desa Maju Tak Berfungsi Menyusul Larangan Pihak Yang Mengaku Pemilik Lahan
Daerah

Polyndes Desa Maju Tak Berfungsi Menyusul Larangan Pihak Yang Mengaku Pemilik Lahan

16.03.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Polyndes Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan saat ini tidak berfungsi akibat adanya larangan pihak yang mengaku pemilik lahan meminta tidak melakukan kegiatan di bangunan Polyndes tersebut.      

Polyndes Desa Maju Jaya tak berfungs

Keterangan yang diperoleh Wartawan mengungkapkan, bangunan Polyndes Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan dibangun pada masa PJ Kepala Desa Maju Jaya dijabat Sirin. Lahan bangunan Polyndes itu merupakan Hibah dari Siden, warga Maju Jaya.

Saat Siden terpilih menjadi Kepala Desa Maju Jaya, bangunan Polyndes itu menjadi tempat tinggal Bidan Desa sekaligus melakukan kegiatan Kesehatan Masyarakat Desa Maju Jaya.

Setelah Jabatan Kepala Desa Maju Jaya beralih ke Iwan, Polyndes itu di Rehab dengan menggunakan Dana Desa. Namun, belakangan ini, Polyndes itu tak berfungsi karena dilarang oleh Siden yang mengaku sebagai pemilik lahan. Padahal lahan tersebut sudah dihibahkannya untuk pembanguan Polyndes Desa Maju Jaya.

Siden saat ini menjabat Kepala Desa Sungai Keli. Ketetangan yang diperoleh,usai kalah dalam Pemilihan Kepala Desa Maju Jaya, Siden pindah Domisili ke Desa Sungai Keli dan terlilih menjadi Kepala Desa saat Pilkades beberapa waktu yang lalu.

Aktivitas pelayanan Kesehatan Masyarakat, saat ini dialihkan ke Balai Desa Maju Jaya.

Keterangan yang diperoleh Wartawan, warga Maju Jaya telah melaporkan persoalan itu ke Bupati Ogan Ilir, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan.

Saat ini Kepala Desa Maju Jaya bingung, mau membangun Polyndes  baru dengan menggunakan Dana Desa takut menyalahi peraturan, sedangkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat sangat diperlukan. Disisi lain,bangunan Polyndes yang sudah ada tidak bisa difungsikan.(Asmawi,HS)

Tags: Daerah
Share it:

Daerah

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)