Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum PN Jakarta Timur Raih Anugerah Kategori Kepuasan Masyarakat dari MA
Hukum

PN Jakarta Timur Raih Anugerah Kategori Kepuasan Masyarakat dari MA

17.50.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) Raih  Penghargaan Anugerah ketiga, Mahkamah Agung Tahun 2024, Senin (19/08/2024). Dalam kategori survey Kepuasan Masyarakat, dengan beban perkara lebih dari 2000 perkara.

Penghargaan ini diberikan pada peringatan HUT Mahkamah Agung RI ke- 79 Senin 19 Agustus 2024 sesuai SK KMA No.178/KMA/SK.0T1.6/VIII/2024.

Anugerah ini mencerminkan tingkat kepuasan pelayanan terhadap masyarakat yang diberikan oleh PN Jakarta Timur, dengan perhatian dan usaha membalas surat  sebelum 14 hari.

PN Jakarta Timur juga pernah mendapat Apresiasi dari Mensesneg karena membalas dan klarifikasi pengaduan yang ditujukan ke Presiden sebelum 14 hari.

Selain itu PN Jaktim juga meraih juara 3 Pengadilan Negeri Katagori Kinerja Terbaik dibawah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Anugerah tersebut langsung diterima oleh Ketua PN Jaktim Marliyus MS, SH MH.

Humas PN Jaktim Immanuel Tarigan SH MH mewakili Ketua PN Jaktim mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini dan  menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberi penilaian dibawah kepemimpinan KPN Jaktim Marliyus MS, SH MH dan Waka PN Jaktim Darius Naftaly SH MH.

"Pak Marliyus dan Pak Darius selaku Pimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur bertekad memperbaiki kinerja maupun keterbukaan informasi publik lebih baik ke depannya," ungkapnya.(PP)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)