Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan PT Gorby
Lingkungan Hidup

Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan PT Gorby

07.19.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) -Kerusakan lingkungan akibat  aktivitas penambangan PT.Gorby Putra Utama (GPU) di Wilayah Muaratara dan Banyuasin semakin parah.

Dari photo citra satelit diperoleh gambaran, perusahaan batubara yang beroperasi di Wilayah tersebut diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, termasuk lahan yang berlubang dengan kedalaman ratusan Meter. Selain itu, dampak debu sangat meresahkan masyarakat.

Meski berbagai aksi dilakukan sejumlah Aktivis, namun sampai saat ini tidak ada tindakan dari Aparat Penegak Hukum. Sejumlah Aktivis Lingkungan Hidup menekankan, perlunya Reklamasi dan pemulihan lingkungan hidup di wilayah tersebut, termasuk menghentikan penggunaan kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan batubara diluar izin.

Sementara itu keterangan yang diperoleh Wartawan menyebutkan, PT.Gorby  Putra Utama tetap melakukan aktivitas di atas lahan yang bersengketa dengan PT.Sentosa Kurnia Bahagia. Padahal lahan tersebut berstatus quo.

Penyerobotan lahan oleh PT.Gorby Putra Utama  atas lahan PT.Sentosa Kurnia Bahagia bukan hanya saat ini saja. Permasalahan tersebut berawal dari Tahun 2012,2018,2023 dan puncaknya 2024.

Perseteruan antara PT.Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT.Gorby Putra Utama sepertinya belum berakhir.Perseteruan itu terkait kepemilikan lahan seluas 3.800 hektare yang kini ditanami kelapa sawit di Desa Sako Suban, Kecamatan Batanghari Leko, Muba.

Terjadi upaya paksa diakhiri dengan pengrusakan kebun sawit PT.Sentosa Kurnia Bahagia dan pemutusan jalan panen oleh sekelompok oknum.

Perseteruan antara PT.Sentosa Bahagia dengan PT.Gorby Putra Utama mendapat perhatian Komisi III DPR RI.Anggota Komisi III DPR RI berharap perseteruan ini segera diakhiri.

Yusril Ihza Mahendra berharap,Presiden Joko Widodo segera turun tangan menyelesaikan persoalan tersebut.

Disisilain, sebuah sumber mengungkapkan,perseteruan antara PT.Sentosa Bahagia dengan PT.Gorby  dapat diselesaikan bila Presiden terpilih Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang." Kami yakin, Prabowo akan membabat habis oknum oknum yang bermain," ujar sumber yang tidak mau namanya ditulis itu.

Sementara itu, Society Corruption Investigation ( SCI ) akan melakukan aksi di KPK terkait dugaan mafia Tambang di Sumatera Selatan." Kami mendesak KPK segera melakukan pengusutan dugaan mafia tambang di Sumatera Selatan," ujar Asmawi,HS,Koordinator Nasional Society Corruption Investigation.( Tim )

Tags: Lingkungan Hidup
Share it:

Lingkungan Hidup

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)