Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Nasional SCI Desak KLHK Tindak Tegas PT Gorby
Nasional

SCI Desak KLHK Tindak Tegas PT Gorby

22.01.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation (SCI) mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera memberikan tindakan tegas terkait aktivitas sejumlah perusahaan tambang Batubara di Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kabupaten Musi Banyuasin yang diduga merusak hutan dan mengancam lingkungan hidup.

Aktivitas tambang Batubara PT.Gorby diduga merusak lingkungan

Berbicara kepada Wartawan di Palembang, Selasa, Koordinator Nasional Socisty Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengungkapkan, perusahaan batubara yang beroperasi di Wilayah tersebut diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Termasuk lahan yang berlubang dengan kedalaman ratusan meter dan dampak debu yang meresahkan masyarakat.

Beberapa perusahaan batubara yang telah beroperasi di Wilayah Muaratara dan Musi Banyuasin diantaranya PT.Gorby Putra Utama (GPU), PT.Gorby Energy, PT.Gorby Global Energy.

Tetap melakukan aktivitas meski berstatus quo


Asmawi menekankan, perlunya Reklamasi dan pemulihan lingkungan hidup di wilayah tersebut, termasuk menghentikan penggunaan kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai tempat penyimpanan batubara diluar izin.

Sementara itu keterangan yang diperoleh Wartawan menyebutkan, PT. Gorby  Putra Utama tetap melakukan aktivitas di atas lahan yang bersengketa dengan PT. Sentosa Kurnia Bahagia. Padahal lahan tersebut berstatus quo.

Penyerobotan lahan oleh PT.Gorby Putra Utama  atas lahan PT. Sentosa Kurnia Bahagia bukan hanya saat ini saja. Permasalahan tersebut berawal dari Tahun 2012, 2018, 2023 dan puncaknya 2024.

Asmawi juga mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  dan Kejaksaan Agung segera mengusut dugaan mafia tambang yang patut diduga dilakukan Managemen PT.Gorby Putra Utama. Dan diduga PT Gorby Putra Utama sudah melakukan kejahatan korporasi yang mengakibatkan Negara diduga dirugikan ratusan Milyar Rupiah.(rd)

Tags: Nasional
Share it:

Nasional

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)