Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Surati Kapolres Ogan Ilir,Saksi Pelapor Pemalsuan Tandatangan Penerima BLT Minta Ganti Penyidik Pembantu
Hukum Dan Kriminal

Surati Kapolres Ogan Ilir,Saksi Pelapor Pemalsuan Tandatangan Penerima BLT Minta Ganti Penyidik Pembantu

10.21.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Supaya ( 24 Tahun ) Saksi Pelapor Pemalsuan Tandatangan Penerima BLT, Senin pagi (9/9-2024 )  mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kapolres Ogan Ilir untuk mengganti Penyidik Pembantu pada Unit Pidum Bripka M Tommy Francisco karena diperlakukan tidak adil. 

Surat tertanggal 6 September 2024 yang ditujukan kepada Kapolres Ogan Ilir Cq.Kasat Reskrim disebutkan bahwa saat diperiksa oleh Penyidik Pembantu Bripka M.Tommy Fransisco, Sukoya mengaku diperlakukan tidak adil, dibentak. Saat diperiksa sebagai saksi pelapor, Bripka M.Tommy Fransisco selalu menyebutkan bahwa pelapor tidak dirugikan dalam kasus ini dan selalu mempersoalkan pemotongan BLT. Padahal kasus ini kasus pemalsuan tandatangan.


Berita Acara Pemeriksaa ( BAP ) yang dibuat Penyidik Pembantu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.Namun setelah pelapor protes,BAP tersebut diperbaiki.Saat melakukan pemeriksaan terhadap Zaleha,orang tua pelapor,Bripka Tommy selalu menyebut orang tua korban terlibat dugaan pemalsuan tandatangan pelapor.Ini ada apa dengan Bripka M.Tommy Fransisco.

Setelah menyampaikan surat ke Kasat Reskrim melalui Minres,Sukoya menemui Penyidik Pembantu Bripka Tommy Fransisco utk melihat BAP yang sudah ditandatangani sebelumnya.Namun,kata Sukoya,Bripka Tommy harus minta izin Kasat Reskrim terlebih dahulu.Sampai berita ini tayang,Sukoya masih menunggu kepastian.

Sukoya melapor ke Polres Ogan Ilir sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/283/VIII/2024/SPKT/Polres Ogan Ilir/Polda Sumatera selatan.Dalam Laporan Polisi itu disebutkan,pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 11.00 Wib korban dipanggil pihak Kepolisian untuk menjadi saksi pemotongan BLT.

Pada saat pemeriksaan,penyidik menunjukkan daftar tanda terima penerima BLT Desa Teluk Kecapi tahap awal 2024 dan diketahui ada tanda tangan korban di daftar tanda terima tersebut. Sedangkan korban merasa tidak pernah menandatangani surat tersebut dan juga tidak pernah menerima bantuan BLT pada priode yang disebutkan.

Menurut rencana,Sukoya akan melapor ke Propam Polda Sumatera Selatan.(Asmawi,HS)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)