Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Raih Peringkat Satu se-Indonesia, Kajari Jakarta Utara Dandeni Herdiana SH MH Berterimakasih ke Pimpinan BPA Kejaksaan Agung atas Piagam Penghargaannya
Hukum

Raih Peringkat Satu se-Indonesia, Kajari Jakarta Utara Dandeni Herdiana SH MH Berterimakasih ke Pimpinan BPA Kejaksaan Agung atas Piagam Penghargaannya

09.31.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Berbagai stimulan dilakukan Kejaksaan Agung untuk memotivasi kinerja-kinerja satuan kerja. Hasil positif pun diraih dengan tampilnya satuan-satuan kerja sebagai pemenang atau menduduki peringkat-peringkat atau ranking teratas dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Kinerja-kinerja baik dan keras itu tentu saja memberi hasil. Itulah salah satunya yang berhasil diraih Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Utara. Untuk itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Utara, Dandeni Herdiana SH MH, mengapresiasi dan berterimakasih terhadap pimpinannya di Kejaksaan Agung khususnya pimpinan di Badan Pemulihan Aset  (BPA) atas piagam penghargaan yang diberikan ke institusi pimpinannya atau Kejari Jakarta Utara dalam hal pemulihan aset.

Kasi P3BR Kejari Jakarta Utara Fajar Hidayat SH MH menerima piagam penghargaan dari pimpinan BPA Kejaksaan Agung.

"Saya sebagai Kajari Jakarta Utara juga merasa bangga dan berterimakasih atas kinerja seluruh pegawai Kejari Jakarta Utara atas raihan prestasi ini khususnya jajaran Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan (P3BR) Kejari Jakarta Utara. Harapan saya prestasi ini tidak membuat kami semua terlena sehingga ke depannya prestasi ini dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan lebih baik lagi di masa depan," tutur Kajari Jakarta Utara, Dandeni Herdiana SH MH di Jakarta, Senin (9/8/2024).

Kejari Jakarta Utara meraih peringkat satu (1) se-Indonesia sebagai Kejari Tipe A dalam pemulihan aset periode Januari sampai dengan Agustus 2024. Raihan prestasi tertinggi se-Indonesia terkait langsung dengan Barang Bukti (BB) yang dirampas untuk negara kemudian dilelang dan hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Penghargaan tersebut diserahkan pimpinan BPA Kejaksaan Agung pada 5 September 2024 dan diterima Kasi P3BR Kejari Jakarta Utara, Fajar Hidayat SH MH. 

Adapun PNBP hasil raihan P3BR Kejari Jakarta Utara selaku peringkat satu periode Januari-Agustus 2024 tercatat sebesar Rp 542.339.294.905,-. Disusul Kejari Bandar Lampung Rp 46.531.754.427,-, Kejari Palangkaraya Rp 20.146.331.360,-.

Peringkat empat Kejari Jakarta Selatan Rp 16.718.629.854,- dan Kejari Jakarta Timur menduduki peringkat kelima dengan raihan Rp 14.654.222.931,-. 

Kepala Badan Pemulihan Aset (BPA) Dr Amir Yanto dalam siaran persnya menyebutkan pemeringkatan hasil raihan PNBP tingkat Kejati dan Kejari Tipe A dan Tipe B sebagai wujud apresiasi terhadap prestasi masing-masing satuan kerja. 

"Pemeringkatan atau piagam penghargaan lima besar itu sendiri berdasarkan capaian prestasi kinerja bidang pemulihan aset periode Januari-Agustus 2024 sesuai penyetoran PNBP pada aplikasi ARSSYS," demikian Amir Yanto. 

Kasi P3BR Kejari Jakarta Utara Fajar Hidayat SH MH juga mengucap terima kasih dan rasa syukur atas piagam penghargaan yang diberikan BPA Kejaksaan Agung. "Semoga kami bisa mempertahankannya ke depannya tentu saja dengan terus bekerja keras dan semaksimalnya," katanya, Senin (9/8/2024). (Pas)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)