Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum PN Jakarta Timur Dukung Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia
Hukum

PN Jakarta Timur Dukung Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia

17.01.00
Share it:

Jakarta,(MediaTOR Online) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur Immanuel Taringan, SH. MH. Mendukung aksi cuti massal hakim di Indonesia pada 7-11 Oktober 2024 mendatang, dukungan tersebut dinyatakan melalui WA saat di konfirmasi, Kamis 3/10/2024.

Para Hakim PN Jakarta Timur mendukung gerakan Solidaritas hakim Indonesia untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hal-hal yang berkaitan dengan jabatan hakim melalui cuti bersama tanggal 7 sd 11 Oktober 2024. mendatang selain itu pimpinan PN Jaktim menyerahkan dukungan gerakan ini kepada masing masing hakim.

"Immanuel juga menegaskan bahwa kantor PN Jaktim tetap buka seperti biasa sesuai  waktu operasional yang telah ditentukan. Hal tersebut berkaitan dengan pelayanan masyarakat dan agenda persidangan yang telah dijadwalkan tidak bisa ditunda" pungkasnya.

Seruan aksi cuti bersama ini disampaikan oleh gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Terkait tunjangan dan gaji hakim.

Gaji pokok hakim saat ini masih disamakan dengan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN). Padahal, tanggung jawab seorang hakim jauh lebih besar.

Saat ini, ketentuan gaji dan tunjangan hakim masih menggunakan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.(pP)

Tags: Hukum
Share it:

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)