Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Oknum Kades Teluk Kecapi Diduga Kasak Kusuk Agar Lolos Dari Jeratan Hukum
Hukum Dan Kriminal

Oknum Kades Teluk Kecapi Diduga Kasak Kusuk Agar Lolos Dari Jeratan Hukum

15.13.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Berbagai upaya yang dilakukan oknum Kepala Desa Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan, Ogan Ilir agar lolos dari jeratan hukum.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan,dalam kasus dugaan pemalsuan tandatangan Sukoya, sipenerima BLT, Rhm oknum Kepala Desa Teluk Kecapi berupaya mengkambinghitamkan perangkat desa seakan akan semua dokumen penerima BLT tanggung jawab Bendahara Desa dan Sekdes. Namun kenyataannya, Bendahara desa dan sekdes hanya menyusun dokumen laporan yang akan disampaikan ke Dinas PMD Ogan Ilir. Sedanglan dokumen asli nama nama dan tandatanga n penerima BLT berasal dari Rhm,Kepala Desa Teluk Kecapi.

Menurut Akmal, Bendahara Desa Teluk Kecapi dalam kesaksiannya  mengatakan, saat penyerahan BLT tahap pertama 2024, Sukoya tidak hadir dan  memang tidak diberitahu bahwa yang bersangkutan  penerima BLT. Akmal juga menandaskan,urusan tandatangan dia tidak tahu menahu, semuanya urusan Rohiman.

Dalam kasus dugaan pemotongan dan meminta jatah dana BLT yang ditangani Unit Pidkor Polres Ogan Ilir, Rhm membuat alibi baru yang seakan akan dana BLT atas nama Sukoya di Kuasakan kepada Jaleha,orang tua Sukoya. Hal ini terbukti dengan surat yang disampaikan Rohiman melalui perangkat Desa kepada Sukoya, Jum'at (13/12/2024 ).

Dalam surat yang berbentuk Surat Kuasa tertanggal 21 Mei 2024 itu, seakan akan Sukoya memberikan Kuasa kepada Jaleha, ibunya, untuk menerima BLT triuwlan  kedua bulan April,Mei dan Juni 2024. Namun, Sukoya menolak menandatangani surat tersebut.

Dalam kesaksiannya  dihadapan Penyidik Unit Pidkor beberapa bulan yang lalu, Sukoya mengaku hanya menerima dana BLT 500 ribu dari 900 ribu yang seharusnya ia terima. Sedangkan tahap pertama 2024, Sukoya tidak menerima sama sekali. Dana tersebut diserahkan Rohiman kepada orang tua Sukoya pada Juli 2024 setelah kasusnya ditangani Unit Pidkor pada Mei 2024. Rekaman pembicaraan Rohiman dengan Sukoya sudah ada ditangan Penyidik.

Sementara itu,Tokoh Masyarakat Pemulutan, pendamping warga Desa Teluk Kecapi, terus mengawal kasus yang diduga melibatkan oknum Kades Teluk Kecapi,Rhm." Kami selalu memonitor setiap pergerakan," ujarnya tegas.( rd )



Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)