Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Metropolitan Komponen TPI Bandara Soeta Dukung Penuh Kebijakan Direktorat TPI Mengedepankan Pelayanan Efisien dan Efektif Bagi Masyarakat
Metropolitan

Komponen TPI Bandara Soeta Dukung Penuh Kebijakan Direktorat TPI Mengedepankan Pelayanan Efisien dan Efektif Bagi Masyarakat

18.10.00
Share it:

Jakarta, (MediaTOR Online) – Bagi masyarakat pelayanan yang memuaskan sangat didambakan. Siapapun anggota masyarakat pasti bakal senang saat berhadapan dengan aparat yang melayaninya cukup bagus. 

Itulah yang berusaha diwujudkan Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Oleh sebab itu, seluruh komponen TPI  Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mendukung sepenuhnya kebijakan yang dilakukan dengan pembentukan Direktorat TPI.Kepala Bidang TPI Bandara Soeta Bismo Suroso SH MH.

“Kami yakin koordinasi dan pengawasan di titik pemeriksaan imigrasi, termasuk di Bandara Soetta akan semakin tertib, lancer, aman dan efisien,” ujar Bismo selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Imigrasi Bandara Soetta, Jumat (13/12/2024).

Direktorat TPI yang dipimpin oleh Suhendra akan fokus memastikan proses pemeriksaan keimigrasian berjalan aman, terkendali  dan sesuai prosedur operasional standar. Hal ini sangat relevan bagi Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta mengingat volume paling tinggi wilayah keluar-masuk dan kedatangan di bandara tersebut.

Bandara Soeta.

Sementara itu, Direktorat Internal Kepatuhan, di bawah kepemimpinan Barron Ichsan, akan memastikan bahwa setiap prosedur dan operasional di lingkungan imigrasi mematuhi peraturan-undangan dan nilai-nilai integritas sebagaimana diisyaratkan. 

“Adanya pengawasan internal yang kuat akan mendorong peningkatan kinerja sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi,” tutur Bismo,

Ditambahkan Bismo, Tempat Pemeriksaan Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara Soetta memprediksi volume  keberangkatan dan kedatangan WNA dan WNI sangat tinggi dari Januari 2024 sampai Desember 2024

“Jumlahnya mencapai  31.690.990 orang, Tingginya aktifitas ini menuntut adapsi struktur organisasi yang lebih mapan dan kesiapan pelaksanaan tugas yang prima dari setiap personil untuk mendukung pengawasan dan pelayanan yang prima pula,” tutur Bismo. (Pas)

Tags: Metropolitan
Share it:

Metropolitan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)