Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan SMKN 1 Tambun Utara Banjir Dahsyat, Perlu Penanganan Terpadu Yang Riil
Pendidikan

SMKN 1 Tambun Utara Banjir Dahsyat, Perlu Penanganan Terpadu Yang Riil

01.44.00
Share it:

Bekasi, MediaTOR Online) - Bekasi Kota meluas dilanda banjir pada 6 Maret 2025 lalu merembet hingga ke Kabupaten Bekasi, khususnya wilayah Tambun Utara perbatasan Bekasi Timur. 

Ribuan rakyat harus mengungsi meninggalkan rumahnya tak berdaya dan habis diterjang banjir yang berkelanjutan hingga 7 Maret. Selain rumah warga, fasilitas lain pun sama kena dampak termasuk tempat lain Puskesmas, mesjid, dan sekolah. Kebetulan 6 Maret masuk sekolah setelah libur sekian hari, pada hari itu juga anak anak diterpa banjir sehingga otomatis sekolah diliburkan. Sekolah yang terkena banjir itu salah satunya SMKN 1 Tambun Utara yang berdampingan atau bertetangga dengan SMPN 2 Tambun Utara. 

Kedua sekolah ini kebetulan bagian depan sekolah ada kali, namun kali itu pun lenyap ditelan tingginya permulaan banjir.

Pintu masuk SMKN 1 Tambun Utara

SMKN mirip kapal mau berlabuh

Arusnya deras

Melihat situasi dan kondisi seperti ini, tentu jadi bahan kajian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang saat  ini tengah gencar dan fokus mamperbaiki tata ruang yang salah selama ini. 

Penanganan banjir yang meluas di Bogor, Karawang dan Bekasi serta Jakarta mengajak semua pihak untuk mengatasinya. Saat MediaTOR berkunjung ke SMKN 1 Tambun Utara terlihat semua sekeliling sekolah hampir 1 meter tingginya banjir, tentu pihak KCD Wilayah 3 perlu memberi solusi terbaik ke Disdik demi perbaikan menyeluruh yang menimpa SMKN 1 Tambun Utara yang menjadi tanggung jawab Gubernur untuk mengatasinya ke depan. (Purba)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)