Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Bodetabek Dinas Lingkungan Hidup UPTD Wilayah 1 Giat Lakukan Pembersihan Sampah Kali Kopeng
Bodetabek

Dinas Lingkungan Hidup UPTD Wilayah 1 Giat Lakukan Pembersihan Sampah Kali Kopeng

15.16.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Kamis, 10/4/2025, Pasca lebaran sampah menumpuk di saluran air DT 08 tepatnya di Kali Kopeng, Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan Wilayah 1 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan sigap lakukan pengangkatan sampah secara manual.

Zulkarnaen Lubis, Kepala UPTD Wilayah 1 mengatakan bahwa kegiatan pengangkatan sampah sudah dilakukan sebanyak empat kali dalam kurun waktu yang tidak jauh.

"Pengakatan sampah yang ada di DT 08 ini sudah empat kali, dari 1 sampai 3 kita memakai alat berat, namun untuk yang ke 4 untuk pengakatan secara manual dulu karena habis lebaran kita belum bisa memakai alat", Ujarnya 

Lanjutnya, dirinya berharap kepada stakeholder setempat bisa berkolaborasi dalam menangani sampah dan menghimbau kepada masyarakat untuk kesadaran dalam membuang sampah di aliran sungai.

"Kita berharap kepada seluruh stakeholder setempat untuk bisa berkomunikasi dengan (UPTD Wilayah 1) untuk menyelesaikan masalah - masalah sampah dalam menangani sampah di aliran sungai ini (Kali Kopeng). Mungkin dalam dekat ini kita akan lakukan penyekatan setiap perbatasan untuk minimalisir sampah yang menumpuk. Dan untuk masyarakat pun kami tidak bosan-bosan menghimbau untuk kesadaran nya dalam membuang sampah di aliran sungai ataupun dipinggir jalan," Tutupnya.

Diketahui kegiatan pengangkatan sampah yang dilaksanakan oleh UPTD Wilayah 1 Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Bekasi dikerahkan personil Kepiting Muara dengan jumlah 36 personil. (Harlan)

Tags: Bodetabek
Share it:

Bodetabek

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)