Fajar Kepsek SMAN 9 Kota Bekasi Layak Dilaporkan Ke Inspektorat Dan APH

Bekasi,(MediaTOR Online) - Maraknya Pungli dari tahun ke tahun di sekolah milik negara  baik SD SMP dan SMA/SMK patut kita pertanyakan. Dan bila ditemukan unsur pungli dan korupsi, wajib kita  laporkan agar ada efek jera. Sebab sekolah milik negara telah didanai pemerintah melalui Bos Pusat dan bantuan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah tersebut. Agar seluruh proses KBM berjalan dengan baik dan seluruh infrastruktur juga tersedia sesuai dengan kebutuhan riil sekolah itu. Bila masih ada pungutan setiap tahun patut kita kaji kondisi sekolah itu dan patut pula kita pertanyakan kinerja sang Kepsek selaku top menejer dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Fajar Heryadi, Kepsek SMAN 9 Kota Bekasi

Salah satu sekolah yang menjadi perhatian publik akibat banyaknya keluhan orang tua murid adalah SMAN 9 Kota Bekasi Jawa Barat. Menjadi perhatian banyak masyarakat berkat adanya dugaan pungli besar dari tahun ke tahun, berkat kerja sama rapi pihak sekolah dengan komite, sementara orang tua murid tak berdaya. Mereka hanya mampu memelas untuk minta keringanan. Kita simak saja sejak tahun ajaran 2022-2023 pungutan awal tahun kisaran 5 juta rupiah, tahun ajaran 2023 -2024 juga sama dan tahun ajaran 2024-2025 kisaran 4 juta rupiah. Besaran pungutan pantastis utk rakyat miskin.

Angka yang disodorkan saat rapat komite

Walaupun pembayaran bisa dicicil, tetap saja beban berat para orang tua dengan desakan pihak sekolah agar tunggakan dibereskan lewat seruan wali kelas kepada para siswa dan WA grup orang tua dengan wali kelas. 

Anehnya walau pak KDM sudah jadi gubernur dengan kebijakan tegas tidak boleh ada pungutan di sekolah negara, wali kelas tetap menyerukan lewat WA grup agar anak kelas 12 yang mau ujian ahir sekolah tetap harus melunasi hingga bulan Juni 2025 sekarang. Artinya walau bulan Mei sudah libur habis masa sekolah mereka kelas 12 tetap disuruh melunasi tunggakan.

Menyikapi hal ini untuk menelusuri keuangan SMAN 9 Kota Bekasi, pihak inspektorat Propinsi penting untuk mengevaluasi keuangan sekolah ini serta besaran dana Bos Pusat untuk 1212 siswa selaras laporan Dapodiknya. Sebab selama 3 tahun pelajaran sekolah ini telah memungut puluhan milyar dana orang tua tanpa jelas dan transparan kepada orang tua dan masyarakat pada umumnya... 

Purba, G. Sitanggang..... ****