Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Lapas Kelas IIB Gunung Sugih Deklarasi Halinar Sebagai Komitmen Menciptakan Lingkungan Pemasyarakatan yang Bebas Narkoba
Hukum Dan Kriminal

Lapas Kelas IIB Gunung Sugih Deklarasi Halinar Sebagai Komitmen Menciptakan Lingkungan Pemasyarakatan yang Bebas Narkoba

12.32.00
Share it:

Gunung Sugih,(MediaTOR Online) - Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah melakukan  kegiatan deklarasi anti Handphone, Pungutan liar,dan Narkoba (Halinar) sebagai komitmen menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman dan bebas dari penyimpangan Narkoba. Kegiatan kali ini dilaksanakan di aula Lembaga Pemasyarakatan  Kelas IIB Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada, kamis pagi, (22/5/25).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Mastur AMdIP SH MM oleh Kepala Lembaga  Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugih dengan diikuti oleh Ketua dan anggota Granat Lampung Tengah, Kajari, BNNK Metro. serta seluruh pegawai Lembaga  Pemasyarakatan Kelas 2B Gunung Sugih, diawali dengan pembacaan ikrar Halinar oleh para pegawai Lapas dan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama. Dan momentum ini menjadi simbol keseriusan jajaran pemasyarakatan dalam menegakkan integritas, profesionalisme, dan menghapus praktik-praktik penyimpangan di lingkungan Lapas.



Dalam arahannya,  Mastur AMd IP SH MM menegaskan bahwa Halinar bukanlah sebatas slogan, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif untuk menjaga marwah institusi pemasyarakatan. Ia juga menyampaikan pentingnya penguatan pengawasan, evaluasi berkala, serta pembinaan disiplin secara tegas dalam setiap satuan kerja.

Karena ini sebagai rencana tindak lanjut  melalui komitmen bersama diharapkan Halinar dapat menjadi budaya kerja yang konsisten dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial semata,” tegas Mastur dalam menutup kegiatan.

Sementara itu saat dimintai keterangannya dari awak media, Kepala Lapas kelas IIB Gunung Sugih Mastur mengucapkan terimakasih kepada para saksi di antaranya, Gerakan nasional anti narkoba Lampung Tengah, Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Badan Narkotika Nasional Kota Metro, seluruh pegawai Lapas Kelas IIB Gunung Sugih,  yang akan menindaklanjuti apa yang menjadi komitmen bersama.(lip Irfn).

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)