Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Meski MOU Disepakati,Kejari Ogan Ilir Didesak Tetap Usut Penyimpangan Penggunaan Dana Desa
Hukum Dan Kriminal

Meski MOU Disepakati,Kejari Ogan Ilir Didesak Tetap Usut Penyimpangan Penggunaan Dana Desa

12.37.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Meski MOU antara Dinas PMD Ogan Ilir dengan Kejaksaan Negeri Ogan Ilir telah disepakati, hendaknya dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa tetap dilakukan pengusutan.

Berbicara kepada Wartawan, Minggu, Koordinator Nasional Corruption Investigation (SCI) Asmawi,HS mengatakan, meski MOU kerjasama dibidang pendampingan Hukum telah disepakati antara Dinas PMD Ogan Ilir dengan Kejaksaan Ogan Ilir, hendaknya laporan dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa tetap dilakukan pengusutan.

"Jangan karena adanya MOU, terus Kejaksaan menjadi bamper oknum Kades bermasalah," ujar Asmawi.

Menurut Asmawi, banyak dugaan penyimpangan penggunaan Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir, khususnya di Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan Selatan yang harus dilakukan pengusutan oleh Kejaksaan. Ada beberapa desa di Wilayah Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan Selatan yang sudah masuk Laporannya ke Kejaksaan Ogan Ilir. Nah ini harus dilakukan pengusutan.

Bila itu tidak dilakukan pengusutan, sejumlah Pegiat Anti Korupsi akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan.

Menurut Asmawi, Dana Desa diduga jadi bacakan korupsi. Banyak setoran yang harus dikeluarkan oleh Kepala Desa. Disinyalir, ada setoran untuk oknum Camat, oknum Dinas PMD dan setoran lainnya.

SCI, kata Asmawi, tengah menelisik Camat mana saja yang diduga menerima setoran dari Kepala Desa untuk mencairkan Dana Desa.(Rd)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)