Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Ternyata Setoran Kepala Desa Untuk Oknum Wartawan Bersumber Dari Dana ADD
Hukum Dan Kriminal

Ternyata Setoran Kepala Desa Untuk Oknum Wartawan Bersumber Dari Dana ADD

11.23.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Ternyata, setoran Kepala Desa kepada sejumlah oknum Wartawan bersumber dari Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Ogan Ilir.

Keterangan yang diperoleh MediaTOR mengungkapkan, setoran Kepala Desa ke sejumlah oknum Wartawan bukan hanya di Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan Selatan saja tapi seluruh Kepala Desa di Kabupaten Ogan Ilir.

Menurut sejumlah Kepala Desa kepada MediaTOR, setoran kepada sejumkah oknum Wartawan itu berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD ) yang bersumber dari APBD Ogan Ilir yang dimasukkan dalam RAB Desa.

Menurut sejumlah Kepala Desa yang tidak mau disebutkan itu, setoran tersebut untuk oknum Wartawan tertentu saja.

Dalam penayangan Berita sebelumnya, Society Corruption Investigation (SCI) mempertanyakan setoran yang diminta sejumlah oknum Wartawan kepada sejumlah Kepala Desa di Kecamatan Pemulutan Barat dan Kecamatan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir.

Berbicara kepada Wartawan, Sabtu, Koordinator Nasional Corruption Investigation ( SCI ) mengatakan, beberapa tahun belakangan ini sejumlah oknum Wartawan meminta setoran kepada Kepala Desa di Wilayah Pemulutan Barat dan Pemulutan Selatan, Ogan Ilir sebesar satu juta per tahun.

Setoran itu disetor oleh Kepala Desa ke Bendahara Forum Kepala Desa Kecamatan, yang kemudian mendistribusikannya ke sejumlah oknum Wartawan dengan nilai sesuai porsi masing masing.

Asmawi mempertanyakan apa korelasinya setoran itu. Apa untuk membungkam berita berita miring tentang oknum Kepala Desa atau mau jadi bamper atau memang untuk Publikasi. Bila itu dana Publikasi, apa setiap desa apa selama ini ada pemberitaan tentang kegiatan di Desa tersebut. Kemudian, apa Wartawan diperbolehkan menerima uang untuk pemuatan berita.( rd )

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)