Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum Dan Kriminal Dana Desa Bancakan Korupsi, Diduga Ada Setoran untuk Oknum Di Ogan Illir
Hukum Dan Kriminal

Dana Desa Bancakan Korupsi, Diduga Ada Setoran untuk Oknum Di Ogan Illir

09.48.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Anda mau lapor penyimpangan Dana Desa ? Ach percuma. Melaporkan oknum Kepala Desa ke Aparat Penegak Hukum sama halnya melaporkan tuan tanah ke Belanda.

Kalimat itu memang mengusik sanubari. Benarkah ? Sepertinya tak terbantahkan. Sebagai catatan, dalam kurun waktu beberapa tahun ini, di Ogan Ilir, tak ada oknum Kepala Desa yang masuk bui. Kalaupun ada, itu mantan Kepala Desa yang tak bedageng lagi.

Selagi oknum Kepala Desa dibebani setoran untuk  'cucak rowo', barang mustahil penyimpangan Dana Desa berakhir ke Meja hijau. Kalaupun diusut, ya berakhir dengan 86.

Dari penelusuran Tim MediaTOR, banyak setoran yang dibebankan ke Kepala Desa. Setoran untuk oknum Wartawan la, setoran untuk oknum Camat la, setoran untuk oknum APH la. Belum lagi setoran saat pencairan Dana Desa.

Catatan MediaTOR, Kepala Desa di Tiga Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir, telah mensuplay Dana untuk sejumlah oknum Wartawan. Dana itu disalurkan melalui Bendahara Forum Kepala Desa Kecamatan.

Setoran lain diduga mengucur ke oknum Camat. Setiap pengurusan untuk mencairkan Dana Desa, setiap Kepala Desa merogoh kocek dua juta rupiah untuk oknum Camat. 

MediaTOR mengantongi nama nama oknum Camat yang meminta 'jatah' Dana Desa setiap kali penarikan.

Setoran itu belum berakhir. Diduga ada setoran untuk oknum Aparat Penegak Hukum. Keterangan yang diperoleh menyebutkan, tahun lalu, sejumlah kepala desa di dua kecamatan di Ogan Ilir  dimintai uang setoran sebesar dua juta rupiah untuk oknum Unit Tipikor Polres Ogan Ilir. Diduga setoran tersebut dilakukan oleh seluruh kepala desa di Kabupaten Ogan Ilir. Tahun lalu dua kali penarikan Dana Desa dimintai setoran masing masing satu juta setiap kali penarikan.

Untuk tahun 2025 setoran serupa terjadi. Sejumlah Kepala Desa di beberapa Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir telah menyetor Dana tersebut ke Bendahara Forum Kepala Desa Kecamatan, yang akan diserahkan ke oknum di Unit Tipikor.

MediaTOR akan mengungkap lebih jauh kepada siapa setoran untuk oknum Aparat Penegak Hukum tersebut diserahkan.

Sementara itu, Kanit Tipikor Polres Ogan Ilir, Iptu Iwanto saat dihubungi via pesan singkat What"s Up hanya menjawab singkat,"Kami tegaskan hal Itu tidak benar,".

Wartawan MediaTOR mencoba menghubungi Wakapolri untuk meminta komentarnya, namun nomor yang dihubungi belum diangkat.

Ditempat terpisah, sejumlah Lembaga Anti Korupsi akan melaporkan dugaan setoran untuk oknum tersebut ke Kapolri.(Asm)

Tags: Hukum Dan Kriminal
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum Dan Kriminal

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)