Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Serba-serbi PWI Kabupaten Bogor Punya Nahkoda Baru, M. Nurofik Resmi Jadi Plt Ketua
Serba-serbi

PWI Kabupaten Bogor Punya Nahkoda Baru, M. Nurofik Resmi Jadi Plt Ketua

06.06.00
Share it:

Cibinong,(MediaTOR Online) - Untuk mengisi kekosongan Pengurus PWI Kabupaten Bogor paska Hilman Hidayat "bedol desa" membawa pengurus PWI Jabar bergabung dengan Zulmansyah Sakedang, Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun menunjuk salah satu anggota PWI Kabupaten Bogor, M. Nurofik sebagai Plt Ketua PWI.

Penunjukkan sebagai Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor tersebut tertuang dalam SK PWI Pusat nomor 339-PLP/PP-PWI/2025 tentang Pengangkatan Plt Pengurus PWI Kabupaten Bogor.

Surat Keputusan pengangkatan Plt Pengurus PWI Kabupaten Bogor tersebut ditandatangani oleh Hendry CH Bangun sebagai Ketua Umum, dan Iqbal Irsyad sebagai Sekjen PWI Pusat.

Mendapat kepercayaan sebagai Plt PWI Kabupaten Bogor, mantan Sekretaris PWI Kabupaten Bogor dua periode tersebut langsung tancap gas dengan menggelar rakor bersama jajaran pengurusnya.

"Alhamdulillah kita dipercaya oleh Ketua umum sebagai Plt Ketua PWI Kabupaten Bogor. Kita kumpul dengan jajaran Plt Pengurus PWI Kabupaten Bogor," kata Nurofik kepada wartawan di Rumah Makan Saung Mak Enis, Rabu (28/5/2025) malam.

Lebih lanjut Nurofik mengatakan, pihaknya diberi waktu maksimal selama 6 bulan untuk menggelar Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

"Selain mendata ulang anggota PWI Kabupaten Bogor, kita juga diberi tugas untuk menggelar Konferensi PWI Kabupaten Bogor, paling lambat enam bulan kedepan," katanya.

Mantan aktivis HMI tersebut mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan jajaran pengurus PWI Jabar untuk kegiatan pengukuhan Plt Pengurus PWI perwakilan se-Jabar.

"Sebagai informasi, pada bulan Juni mendatang akan digelar Pengukuhan Plt pengurus PWI perwakilan se-Jabar. Untuk tempat dan waktu, sedang kita koordinasikan dengan jajaran PWI Jabar," jelasnya.

Terkait dengan tugas lainnya, Nurofik mengatakan jika pihaknya memiliki tugas untuk menyukseskan Konferensi PWI Jabar yang akan digelar pada Bulan Juli mendatang.

Sementara itu, Ketua Bidang OKK PWI Jabar Arihta Surbakti mengatakan jika Plt Pengurus PWI Kabupaten Bogor sudah bisa melaksanakan tugasnya sejak SK Plt tersebut diterima.

"Saya ucapkan selamat kepada jajaran Plt pengurus PWI Kabupaten Bogor yang telah ditunjuk oleh Ketum Hendry Ch Bangun," kata Arihta Surbakti.

Lebih lanjut Arihta Surbakti mengatakan Plt Pengurus PWI Kabupaten Bogor diberi waktu selama enam bulan untuk menggelar Konferensi PWI Kabupaten Bogor.

"Jajaran pengurus kita harapkan bisa bekerja maksimal, menyukseskan Konferensi PWI Kabupaten Bogor dan Konferensi PWI Jabar," tegas Arihta Surbakti.(R)

Tags: Serba-serbi
Share it:

Serba-serbi

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)