Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Hukum SCI Desak Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejagung Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Kegiatan Di Areal Hutan Negara
Hukum

SCI Desak Satgas Penertiban Kawasan Hutan Kejagung Usut Tuntas Dugaan Pelanggaran Kegiatan Di Areal Hutan Negara

12.18.00
Share it:

Palembang,(MediaTOR Online) - Society Corruption Investigation ( S(!CI ) mendesak Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)  Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan kegiatan di areal Hutan Negara. 

"Kami mendesak Satgas PKH Kejagung mengusut tuntas dugaan menyalahgunaan dan kegiatan di hutan negara," ujar Asmawi,HS Koordinator Nasional Society Corruption Investigation (SCI) kepada Wartawan, Minggu (15/6/2025).

Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumsel melakukan aksi tegas dengan memasang plang peringatan sekaligus menertibkan ratusan Hektare lahan milik Negara yang dikuasai PT.Musi Hutan Persada, Jum'at (13/6/2025). Kegiatan ini berlangsung di Desa Suka Maju, Kecamatan Talang Ubi, Pali.

Lahan seluas 792,47 Hektare yang berada dalam Kawan Hutan Tanaman Industri (HTI) diamankan karena terindikasi tidak ditanami tanaman Kehutanan sebagaimana mestinya, melainkan digunakan untuk kegiatan diluar ketentuan tata kelola kehutanan.

Satgas PKH menduga lahan tersebut dimanfaatkan untuk aktifitas non kehutanan tanpa izin yang syah.

Pemasangan plang peringatan dilakukan langsung oleh Tim Satgas PKH Kejaksaan Agung yang dipimpin Tasjrifin Muljana Abdul SH MH.

Menurut Kasi Intel Kejaksaan Negeri Pali Ridho Dharma Hermando, penertiban ini dilakukan untuk memperbaiki tata kelola kegiatan pertambangan, perkebunan dan aktifitas lain yang berada di dalam kawasan hutan. Tujuannya agar sesuai aturan dan sekaligus untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Menurut Ridho, lahan yang dipasang plang merupakan area yang termasuk kawasan Hutan Negara, namun tidak digunakan sesuai peruntukkan."Yang kami tertibkan adalah lahan non tanaman kehutanan di kawasan HTI, yaitu areal kerja kehutanan yang tidak ditanami atau tidak dimanfaatkan untuk budidaya tanaman hutan," tuturnya.

Menurut Asmawi, kegiatan yang diduga dilakukan PT. Musi Hutan Persada di areal hutan milik negara tidak berdiri sendiri  Diduga ada keterlibatan oknum Pejabat." Kita minta Satgas PKH Kejagung segera melakukan pengusutan secara tuntas," ujarnya.

Berdasarkan data SCI, kata Asmawi, di Kabupaten Banyuasin ada beberapa perusahaan dan perorangan melakukan kegiatan penanaman Kebun Sawit ribuan Hektare di kawasan hutan lindung yang mengatasnamakan Kelompok Tani."Nah ini harus diusut," tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Sekatan belum berhasil dihubungi (red) Maju, Kecamatan Talang Ubi, Pali.





Tags: Hukum
Share it:
Next
This is the most recent post.
Previous
Posting Lama

Hukum

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)