Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Inspektorat Dan Kadisdik Layak Menindak Kepsek SDN Sukasari 05, Serang, Bekasi Sebab Marak Pungli
Pendidikan

Inspektorat Dan Kadisdik Layak Menindak Kepsek SDN Sukasari 05, Serang, Bekasi Sebab Marak Pungli

22.06.00
Share it:

Bekasi,(MediaTOR Online) - Pihak Inspektorat dan Disdik  Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dipandang perlu memanggil pimpinan sekolah atau Kepsek SDN Sukasari 05 Kecamatan Serang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saya akan lapor dalam waktu dekat, ujar Gudman Sitanggang dengan tegas usai berkunjung ke sekolah itu pukul 12.00, Rabu, 30 Juli 2025. Saya juga dengar sang kepsek kayak kebal hukum dan alergi terhadap sosial kontrol.


       Pintu masuk dirante hingga rapat

Kesan alergi dan mengabaikan sosial kontrol, setiap mereka datang tak ada respon positip mungkin karna banyaknya pungli tanta persetujuan Disdik, saya 4 jam nunggu di sekolah itu, namun stafnya pada cuek, katanya tidak ada respon. Walau kita udah minta mediasi lewat Senen Ketua PGRI dan H. Aan selaku Ketua K3S SD Serang. 

Pesan ingin konfirm tak digubris sang kepsek. Konon  katanya dia merasa kuat karna Bendahara PGRI. Jangan lupa, bila dilapor ke inspektorat dan APH dia adalah Top Menerjer yang bertanggung jawab atas maraknya pungli tanpa trestu Disdik itu. Serta penggunaan dana BOS Pusat yang patut dipertanyakan, ujar Sitanggang dengan tegas.

       Toilet siswa bau dan jorok

Hasil investigasi di lapangan banyak keluhan orang tua siswa di situ atas ulah Kepsek SDN Sukasari 05, dia tak sadar sekolah itu milik negara yang harus tunduk aturan dan peraturan. Pungli itu antara lain, uang Kas 10 ribu/bulan per siswa, uang Bimbel untuk kelas 6 tahun ajaran 2024/2025 kemaren untuk kelas 6 A, B, dan C sebesar 250.000 per bulan selama 2 bulan dengan janji akan bisa masuk mulus ke SMPN tujuan anak. Pengajar Bimbelnya juga guru di situ. 

Alhasil setelah tamat, mereka tidak bertanggung jawab memasukan ke SMPN. Kemudian saat kenaikan kelas katanya orang tua siswa wajib memberi upeti ke wali kelas dan juga para siswa yang lulus tahun ini. Masih banyak hal yang mau kita bahas termasuk betapa teganya sang kepsek menyajikan toilet yang jorok dan bau, padahal ada dana untuk kebersihan juga ada pungutan uang kas 10.000.

tambah Gudman Sitanggang dengan serius. Sekolah ini wajib dievaluasi menyeluruh demi terciptanya mutu sekolah yang bagus... (Purba.... ****)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)