Load More
Trendy Right Now

Popular Posts

Arsip

Salam Redaksi

Mengejar Mimpi !

Meskipun pemerintahan Jokowi-JK telah berjalan selama tujuh bulan, namun keseriusan terhadap pemberantasan korupsi diragukan masyarakat. Hal ini terindikasi dengan melihat sikap politik Jokowi terhadap dinamika hukum di Indonesia, salah satunya adalah polemik yang terus menerus dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Siti Zuhro peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jokowi bukan pemimpin yang kontra KPK. Namun hal-hal yang terjadi dalam 7 bulan terhadap KPK sejak kepemimpinan Jokowi ‎memunculkan kepercayaan publik yang menurun.
Dalam kritiknya, Zuhro menilai Jokowi belum menunjukkan ketegasannya terhadap persoalan hukum yang terus memasuki babak baru. Dalam kacamata politik, peristiwa hukum tersebut membuat masyarakat sadar hukum di Indonesia perlu perhatian pemerintah. Adanya konflik antar lembaga penegak hukum berkepanjangan. Itu, menjadi penyebab tergerusnya public trust.
Belum lama ini, Hakim tunggal Haswandi yang memimpin jalannya sidang putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Hadi Poernomo terkait penetapannya sebagai tersangka oleh KPK.
Dalam pertimbangannya, Haswandi menyatakan proses penyelidikan, penyidikan, dan penyitaan KPK tak sah karena penyelidik dan penyidik komisi antikorupsi ilegal.
Putusan itu bagaikan pukulan "maut" terhadap KPK karena berkaitan dengan perkara yang lain. Pelaksana tugas Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, menilai putusan Haswandi aneh karena berarti mempersoalkan 371 kasus yang ditangani KPK sejak 2004. Padahal sebagian besar kasus itu sudah berkekuatan hukum tetap setelah diputuskan di Mahkamah Agung.
Anggota Komisi Yudisial Imam Anshori Saleh, berpandangan serupa. Menurut Imam, putusan Haswandi, yang juga menjabat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berlawanan dengan hakim agung di Kamar Pidana Mahkamah Agung.
Ditegaskan Imam, kalau seluruh hakim berpikiran seperti ini, bisa bahaya, pemberantasan korupsi semakin gelap.
Nampaknya, harus diakui sejak sejak kepemimpinan Jokowi, pemberantasan korupsi semakin jauh dari harapan. Bahkan, dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara makin tidak prorakyat.
Kini manajemen pemerintahan makin carut marut, makin bias. Sementara hingar bingar pencitraan terkesan makin dikedepankan. Dan, akhirnya, rakyat jugalah yang menjadi korban. Nampaknya, sebagai wong cilik, sebagai rakyat, marilah kita mengejar mimpi. Jadi pemimpi di siang hari!(rd)

(rd)
Navigation
Home Pendidikan Ida Yanti MPd Ketua IGTKI -PGRI Kabupaten Cirebon Gelar Silaturahmi dan Rapat Kordinasi dengan Pengurus Cabang se-Kabupaten Cirebon
Pendidikan

Ida Yanti MPd Ketua IGTKI -PGRI Kabupaten Cirebon Gelar Silaturahmi dan Rapat Kordinasi dengan Pengurus Cabang se-Kabupaten Cirebon

03.41.00
Share it:

Cirebon  MediaTOR Ida Yanti ketua IGTKI -PGRI Kabupaten Cirebon Gelar acara Rapat Bulanan sekaligus Bersilaturahmi dengan Pengurus cabang Berlangsung di Gedung PGRI kabupaten Cirebon jl.sunan Drajat No.20B Kabupaten Cirebon  Selasa 3/3/2026 Pukul 10:00 wib Dengan dihadiri oleh Ida Yanti MPd,  Ketua IGTKI -PGRI Kabupaten Cirebon, Sekretaris Evi Kaniadewi  SPd MPd Ketua cabang se-Kabupaten Cirebon.


Acara tersebut berlangsung  dengan hikmat dan lancar. Ida Yanti menyampaikan kepada Harlan wartawan MediaTOR, kegiatan Rapat  Rutin setiap bulan Rapat Pengurus IGTKI -PGRI Kabupaten Cirebon. Jadi dari 40 Kecamatan itu ada 31 cabang IGTKI Se Kabupaten Cirebon jumlahnya 160 Pengurus Cirebon ini kegiatan Rutin yang kita laksanakan setiap bulannya dalam rangka rapat koordinasi.

Harapan Ida, selaku Ketua IGTKI -PGRI Kabupaten selalu terjalin berkomunikasi Bersilaturahim agar semakin kenal pengurus dari ujung Gegesik sampai ke ujung Losari selain bagaimana  .

Meningkatkan Profesionalitas bagaimana Meningkatkan Kualitas Lembaga TK bagaimana ibu guru dalam mengajar di kelas kepada anak didiknya. Seperti itu, itu kan perlu wadah ya perlu wadah untuk menyamakan persepsi bagaimana Mengajar yang baik bagaimana orang tua Murid, seperti itu dengan adanya rapat koordinasi ini semakin menguatkan persatuan diantara pengurus bersama untuk saling kenal  satu sama lainnya.

Kita akan menghadapi idhul Fitri ada sertifikat dan THR untuk para pengurus setiap pengurus kan juga sudah bekerja. Ya berkoordinasi bagaimana mengkoordinir lembaga-lembaga di cabangnya masing-masing maka bentuk apresiasinya kita berikan penghargaan dari kabupaten kepada pengurus cabang  ujarnya kepada MediaTOR. (Harlan)

Tags: Pendidikan
Share it:

Pendidikan

Post A Comment:

0 comments:

Langganan: Posting Komentar (Atom)